Berita

Humphrey Djemat

Wawancara

WAWANCARA

Humphrey Djemat: Mbah Moen Menjadi Penggugat Intervensi Karena Ingin Selamatkan PPP dari Kehancuran

SELASA, 03 FEBRUARI 2015 | 09:55 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima Ketua Majelis Syariah PPPKH Maimoen Zubair (Mbah Moen) sebagai penggugat intervensi dalam perkara partai berlambang Kabah itu.
 
Yang menarik, kenapa Mbah Moen mengajukan gugatan intervensi di saat perkara inter­nal PPP antara pimpinan Romahurmuziy (hasil Muktamar Surabaya) dan Djan Faridz (hasil Muktamar Jakarta) sudah sidang beberapa kali.

Kemudian kenapa pula Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saat sidang perkara PPP, Jumat (30/1), menerima Mbah Moen sebagai penggugat intervensi.


Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat mengatakan, sah-sah saja Mbah Moen mengajukan gugatan in­tervensi pada perkara ini.

"Mbah Moen kan punya ke­pentingan juga dalam kemaslaha­tan umat PPP," tegas Humphrey Djemat kepada Rakyat Merdeka, Jumat (30/1).

Berikut wawancara seleng­kapnya dengan pengacara PPP pimpinan Djan Faridz itu;

Apa lazim gugatan intervensi dilakukan di saat perkara sudah sidang berkali-kali?
Itu boleh saja. Berdasarkan ketentuan hukum Reglement op de Rechtvordering atau RV pada pasal 279 menyebutkan, barang siapa yang mempu­nyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri.

Apa kubu Djan Faridz merasa keberatan?
Pada prinsipnya kami tidak keberatan. Kami yakin apa yang dilakukan Mbah Moen merupakan perjuangan beliau untuk kebaikan PPP.

Apa inti gugatan intervensi Mbah Moen?
Inti dalam gugatannya itu mengutarkan bahwa Muktamar VIII di Jakarta adalah Muktamar yang sah dan yang harusdiakui, dan meminta agar majelis hakim menyatakan Muktamar ke VIII di Jakarta yang diselenggarakan pada 30 Oktober -2November 2014 ada­lah Muktamar yang sah.

Kemudian Meminta susu­nan kepengurusan PPP hasil Muktamar di Jakarta seba­gaimana dalam akta notaris merupakan kepengurusan yang sah.

Hanya itu intinya?
Mbah Moen kemudian mem­inta agar Muktamar VIII yang diselenggarakan di Surabaya pada 15-18 Oktober 2014 tidak sah dan batal dengan hukum dengan segala akibat hukumnya. Dan meminta agar kepengurusan hasil Muktamar di Surabaya tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

Apa yang Anda tangkap dari gugatan itu?
Dengan adanya gugatan in­tervensi yang diajukan Mbah Moen itu dapat kita lihat adanya kepedulian tinggi dari sosok to­koh yang paling disegani, baik di PPP maupun di luar PPP.

Bisa kita lihat juga bahwa Mbah Moen masuk menjadi penggugat intervensi karena ingin menyelamatkan PPP dari perpecahan dan kehancuran.

Beliau juga ingin menyampai­kan pesan bahwa Muktamar ke VIII di Jakarta adalah Muktamar yang sah dan telah sesuai dengan AD/RT.

Apa itu saja pesan yang Anda tangkap?
Saya kira seperti yang saya sebutkan tadi. Makanya ada baiknya para kader dan pengurus PPP di seluruh Indonesia untuk mengetahui pesan Mbah Moen ini yang tersirat dalam gugatan intervensinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Agar semua memahami per­mintaan Mbah Moen bahwa PPP harus bersatu dan hanya Muktamar VIII yang diseleng­garakan di Jakarta lah yang sah. Sebaiknya semua pihak dan pengurus PPP hormat, tunduk dan patuh, dengan apa yang dinyatakan oleh Mbah Moen. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya