Berita

ilustrasi

Bisnis

Kesejahteraan Petani Diklaim Bisa Meningkat Lewat Akses Pendidikan & Kesehatan Gratis

SENIN, 02 FEBRUARI 2015 | 09:33 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kesejahteraan petani merupakan indikator utama da­lam proses pelaksanaan kedaula­tan pangan.

"Caranya dengan melakukan sejumlah pendekatan dengan target menaikkan kesejahteraan petani, baik pembebasan lahan atau memberi bibit gratis," kata Koordinator Perencana Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bidang Ket­ahanan Pangan Budi Santosa.

Bappenas menilai permasala­han yang kerap dihadapi petani antara lain pengelolaan pasca panen yang rendah, sempitnya kepemilikan lahan, infrastruktur yang kurang mendukung hingga rendahnya tingkat pendidikan.


Selama ini sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar dalam Produk Do­mestik Bruto (PDB) nasional sekitar 14-15 persen. Untuk sektor perkebunan dan peternakan seki­tar 2 persen, perikanan 3 persen, kehutanan 1 persen dan tanaman bahan makanan 7,5 persen.

Menurut Budi, cara efektif un­tuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan akses pendidikan dan kesehatan gratis.

"Kita mengetahui penghasilan petani tidak banyak, dan dari pe­masukannya itu banyak teralokasi kepada urusan pendidikan dan kesehatan. Akan lebih bijak jika pemerintah bisa mengeluarkan subsidi bagi mereka," jelasnya.

Selain itu, upaya lain yang bisa dilakukan untuk mewujud­kan kedaulatan pangan dengan memperluas atau memperbaiki kualitas lahan pertanian.

Sementara Plt Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindus­trian (Kemenperin) Panggah Susanto mengtaakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan ek­spor dan melindungi pasar dalam negeri dengan beberapa strategi, di antaranya pemberian insentif fiskal terhadap produk-produk dinamis di Indonesia.

Kemudian, fasilitas pengha­pusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), di mana saat ini impor mesin barang modal terkena PPN, padahal merupakan sarana produksi yang sebenarnya tidak masuk dalam kriteria PPN. ***

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Jokowi Intervensi Prabowo soal Kabinet Jelang Pelantikan Presiden

Jumat, 03 Juli 2026 | 06:13

Sehina-hinanya, Serendah-rendahnya

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:48

Rezim Baru dan Kelahiran Organisasi Pemuda Paramiliter

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:41

Satu Polisi Tewas Dibacok saat Gerebek Bandar Sabu di Katingan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:18

Jokowi Kecewa Berat Roy Suryo-Dokter Tifa Tak Ditahan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:15

Jokowi Tidak Rela Kehilangan Kekuasaan

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:26

Spanyol Lolos ke 16 Besar setelah Gasak Austria 3-0

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:12

Raja Juli Antoni Dituntut Terbuka soal Kasus Bupati Kuansing

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:03

Flyover Latumenten Bisa Kurangi Kemacetan 40 Persen

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:30

Sangat Aneh Kejaksaan Belum Periksa Jokowi

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:17

Selengkapnya