Pemda & Pusat Belum Sinergi, Freeport Merasa di Atas Angin

Untuk mendapatkan jumlah saham yang signifikan di PT Freeport Indonesia, pemerintah disaranin merevisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba).

"Divestasi 30 persen saham Freeport hanya setara 2 miliar dolar AS. Negara seharusnya bisa mendapat bagian lebih besar dari keuntungan perusa­haan tambang itu," ujar anggota Komisi Vll DPR Kurtubi.

Nah, untuk mendapatkan­nya, Kurtubi mengusulkan agar Undang-Undang Minerba dire­visi. Dengan begitu, dia yakin perusahaan tambang itu bisa didorong melakukan divestasi.

Anggota Komisi VINasril Bahar meminta pemerintah tidak terburu-buru mencari BUMN yang tertarik divestasi saham Freeport. Lebih baik, pemerin­tah menawarkan kesempatan divestasi saham Freeport ke pemda.

"Kalau soal pendanaan me­mang kita belum tahu kemam­puan pemda. Tapi memang lebih baik diberikan kesempatan ke daerah demi kesejahteraan masyarakat sekitar," tuturnya.

Menurut Nasril, saat ini Free­port masih berada di atas angin karena belum ada kerja sama sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk fokus terhadap pembelian sahamnya.

Untuk diketahui, pemerintah akan mencari BUMN yang ter­tarik divestasi saham Freeport.

"Nanti kita lihatlah, kita akan lihat kemampuan keuangan juga, artinya ada tidak BUMN atau perusahaan yang tertarik," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Menurutnya, tawaran tersebut berarti pemerintah memang akan condong kepada BUMN untuk membeli saham Freeport. Hal ini diakui oleh Bambang. "Iya mau ditawarkan BUMN," kata dia.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukhyar mengatakan, lebih baik Freeport fokus membangun pabrik pemurnian (smelter).

"Yang smelter saja mereka belum beres, ngomong lokasi saja belum bisa, apalagi mau divestasi. Nantilah itu Oktober mereka harus mulai," ucapnya.

Divestasi saham Freeport saat ini baru mencapai 9,36 persen. Tambang Freeport menginvesta­sikan tambang bawah tanah (underground), maka kewajiban divestasi sahamnya hanya 30 persen berdasarkan revisi Pera­turan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang kegiatan usaha penambangan minerba.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin mengatakan, pihaknya tidak akan melepas 30 persen seka­ligus, namun hanya 10 persen untuk awalan. "Itu sebuah poin yang sudah disepakati, memang itu yang paling cepat kita sele­saikan," kata Maroef. ***