Berita

ilustrasi/net

Jangan Gusur Warga Desa Seenaknya!

RABU, 21 JANUARI 2015 | 22:33 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, meminta agar warga desa yang sudah lama menempati tanah milik perusahaan, tidak digusur secara semena-mena. Ia mengharuskan untuk mencari solusi terbaik yang melegakan semua pihak. 

"Ini bukan zamannya lagi penggusuran secara tidak manusiawi. Harus dicarikan solusi, bisa warga membeli mencicil, bisa juga ada relokasi ke tempat lain yang layak," ujar Menteri Marwan saat blusukan menemui warga Kampung Gintung Salam, Desa Gintung Kerta, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, Rabu (21/1).

Sebanyak 80 kepala keluarga warga Desa Gintung Kerta sedang dirundung cemas karena tempat tinggalnya akan digusur. Mereka memang menempati sebagian lahan milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) seluas 5 hektar, sementara sebagian lain menempati tanah milik perusahaan swasta seluas 10 hektar.


"Saya diberi informasi bahwa di sini merupakan tanah milik PT KAI. Saya tentu akan menyurati Kementerian terkait dan PT KAI agar dicarikan solusi terbaik. Ini menyangkut hak dan keberlanjutan hidup warga Gintung," tegas Marwan yang menemui warga didampingi Plt Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana.

Meski bersedia mengadvokasi warga, Menteri Desa tetap mengingatkan agar warga yang terancam tergusur tidak bertindak sepihak.

"Saya minta semua warga Jangan bertindak di luar prosedur," kata Marwan kepada warga.

Perwakilan Warga Desa Gintung, Hadi Kusnadi, berharap Menteri Desa turun tangan mengatasi ancaman penggusuran.

"Saya sudah 25 tahun tinggal di sini. Kami minta Pak Menteri bantu. Kalau memang tanah bisa kami miliki, kami bersedia membayar dengan mencicil," tutur Hadi. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya