PMKRI: Jokowi Mesti Segera Tentukan Kapolri Definitif

Penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dalam kasus "rekening gendut" merupakan sebuah upaya penegakan hukum yang patut diapresiasi.

"Bagaimana mungkin seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka diberi kesempatan untuk memimpin sebuah institusi setingkat Polri hanya karena kewenangan seorang Presiden?" ujar Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), Lidya Natalia Sartono, dalam keterangan persnya, Sabtu (17/1)

Ditegaskannya, citra dan reputasi sebuah institusi negara akan cacat jika dipimpin oleh oknum yang sudah jelas cacat secara hukum.

"Sudah jelas kredibilitas publik terhadap kewenangan penyelenggaraan negara yang sepert ini kian melemah dan bersikap antipati," ujar Lidya.

PMKRI, tambah Lidya, tetap mendukung langkah penegakan hukum oleh KPK sambil terus mengawal proses penetapan Kapolri atas kewenangan Presiden Joko Widodo.

"Polemik ini sudah menyentuh ranah publik sehingga perlu dikawal secara bersama demi nama baik institusi Negara. Hukum harus tetap ditegakkan bagi siapa saja yang terbukti secara sah melanggarnya," tegas Lidya.

"Langkah penegakan hukum oleh KPK tidak serta merta dibawa ke ranah politis pragmatis sehingga tidak melemahkan bobot hukum itu sendiri,” tambahnya.

PMKRI juga menyayangkan sikap DPR RI yang tetap menyetujui penetapan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo. Menurut PMKRI, sikap DPR RI seharusnya lebih bijaksana dalam melihat polemik ini.

PMKRI mengharapkan agar Presiden segera menetapkan secara definitif Kapolri yang baru untuk menghindari kisruh yang berkepanjangan antara institusi dan lembaga negara serta penyelenggaraan negara pada umumnya.

"Presiden Jokowi harus bisa mengambil langkah solutif dengan menetapkan secara definitif Kapolri yang baru untuk menghindari konflik yang lebih rumit dan panjang," simpul Lidya. [ald]