Hadirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pemerintahan kali ini menjadi magnet baru bagi aparat dan masyarakat desa. Kementerian baru yang fokus memperhatikan pembangunan dan pemberdayaan desa ini sangat diharapkan berdampak baik terhadap kondisi pedesaan.
Menteri Desa, Marwan Jafar, mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian khusus kepada desa dengan hadirnya kementerian yang saat ini dipimpinnya itu. Lebih dari itu, masyarakat desa berharap dapat merasakan langsung perhatian pmeerintah dengan hadirnya UU 6/2014 tentang Desa.
"Aparat desa, masyarakat desa, semuanya sangat berharap dapat merasakan betul perhatian kita dengan hadirnya Kementerian Desa, dan UU Desa ini,†ungkap Marwan, dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Sabtu (17/1).
Melihat semangat tersebut, Menteri Marwan pun memasukkan program pembangunan desa dalam Nawa Kerja sebagai salah satu program prioritas lima tahun ke depan.
"Dengan memprioritaskan pembangunan desa, saya berharap akan terjadi perkembangan desa ke arah yang lebih baik dalam lima tahun ke depan ini," terangnya.
Menurutnya, harapan itu tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah. Terutama Kementerian Keuangan yang telah menetapkan pagu anggaran untuk Kemendesa PDTT sebesar Rp 36 triliun dalam waktu lima tahun. Besarnya anggaran tersebut tentu mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, berdasarkan beban kewenangan Kemendesa PDTT yang semakin luas.
"Dalam RPJMN yang sudah dirancang, Kementerian Desa mendapat anggaran
Rp 36 triliun selama 5 tahun pemerintahan. Dengan anggaran tersebut diharapkan bisa maksimalkan tugas sesuai kewenangan kita, ya salah satunya membangun desa itu," beber Marwan.
Hanya saja, kata Marwan, jika melihat luasnya wewenang dan Nawa Kerja Kemendesa, seyogyanya Kemenkeu mempertimbangkan target pembanguan desa dari sektor lainnya, termasuk sektor ekonomi yang dapat mendorong kemandirian desa seperti pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Kita punya target mendirikan BUMDes di 5 ribu desa per tahun. Tapi dengan anggaran dalam RPJMN, Kemendesa hanya mampu mendirikan dua ribu BUMDes dalam kurun waktu lima tahun," urainya.
"Karena itu, saya berharap akan ada revisi RPJMN ke depan, tentu dengan harapan dapat memenuhi target kita dalam membangun desa mandiri dalam lima tahun ke depan," tutupnya.
[ald]
