megawati soekarnoputri/net
Yang lebih banyak "bermain" dalam polemik pergantian Kepala Polri adalah kelompok partai politik. Mereka ingin men-drive banyak hal agar kebijakan presiden tetap sesuai keinginan mereka.
Demikian dikatakan Direktur Populi Center, Nico Harjanto, dalam diskusi "Kali ini tidak 86" yang disiarkan oleh radio smartfm, pagi ini (Sabtu, 17/1).
"Ini tentu tidak terlepas dari proses konstelasi politik, ada kepentingan subjektif yang bermain. Padahal situasi saat ini tidak mengharuskan adanya pergantian (Kapolri) mendadak," terangnya.
Mengapa pergantian Kapolri bukan hal yang urgen saat ini, menurut Nico karena Kapolri yang lama, yaitu Jenderal Pol Sutarman, masa memiliki masa aktif yang cukup lama di kepolisian (sampai Oktober 2015). Selain itu, situasi keamanan nasional masih kondusif, dan kinerja pengamanan pemilihan umum 2014 juga termasuk baik.
"Tidak ada alasan objektif untuk pergantian Kapolri sekarang ini," tegasnya.
Menurut dia, dalam kasus pencalonan Komjen Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikepung empat penjuru yaitu DPR, KPK, Mabes Polri dan Teuku Umar (kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri).
Nico mengatakan, keterjepitan Jokowi di antara empat kekuatan besar ini seperti membuatnya pusing sekali. Kepentingan subjektif partainya sendiri (PDIP) membuat Jokowi terjepit karena "terpaksa" mencalonkan orang yang bermasalah.
"Saya kira sudah jelas, kepentingan subjektif partai ini sangat menyulitkan presiden. Dulu zaman Bung Karno ada Jasmerah yaitu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sekarang Jasmerah adalah jangan sampai Mega marah," ungkapnya.
"Kekuatan partai pendukung presiden memiliki pengaruh atau daya tawar sangat tinggi, dan tak bisa kita nafikan sehingga pergantian ini sekarang sangat anomali," tambah Nico.
[ald]
