Berita

teguh santosa/net

Politik

Teguh: Polemik Budi Gunawan Memindahkan Konflik ke Level Elite

SABTU, 17 JANUARI 2015 | 09:02 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ada hal lain yang patut dicatat di balik polemik pencalonan Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Setidaknya konflik yang ada di akar rumput sebagai ekses dari pemilihan presiden yang lalu bisa berpindah menjadi konflik di level elite.

Demarkasi antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) pun menjadi hilang dan kedua koalisi ini semakin tidak relevan.

Dalam hal pencalonan Budi Gunawan, hanya Fraksi Partai Demokrat yang menolak pembahasan mengingat status tersangka yang telah diberikan KPK kepada Budi Gunawan.


Demikian disampaikan Pemimpin Redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Teguh Santosa, dalam diskusi yang ditayangkan live oleh televisi Berita Satu, Sabtu pagi (17/1).   

Di sisi lain, Teguh mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Menurutnya, langkah ini tepat karena tidak elok seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dilantik menjadi pimpinan sebuah lembaga penegak hukum.

Teguh juga mengingatkan KPK agar tidak bermain politik atau menjadi alat politik dalam arti perebutan kekuasaan. Timing atau saat penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka kurang tepat dan terburu-buru. Wajar publik bertanya-tanya apakah ada kepentingan politik di balik proses penetapan itu.

"Tentu saja KPK harus punya politik pemberantasan korupsi. Tetapi, jangan sampai KPK menjadi alat politik," demikian Teguh. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya