Pemerintah Bakal Tindak Pelaku Usaha Yang Mainkan Stok Barang
Presiden Jokowi menargetkan penurunan harga bahan kebutuhan pokok seiring rencana pemerintah kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Bekas Gubernur DKI Jakarta itu memperingatkan distributor agar tidak memainkan harga.
Penurunan harga BBM belum lama ini tidak diikuti penurunan harga bahan pokok. Jokowi berencana kembali menurunkan harga BBM menjadi sekitar Rp 6.400-6.500 per liter. Kali ini, Jokowi ingin penurunan harga BBM harus diikuti penurunan harga bahan kebutuhan pokok. Dia menyaÂtakan, akan menindak tegas distributor dan pelaku usaha lain yang ketahuan menimbun stok untuk menaikkan harga.
Saya akan kejar pemilik peÂrusahaan, pebisnis atau distribuÂtor besar, grosir sembako agar harga-harga ikut turun. Hati-hati yang suka mainkan harga,†kata Jokowi dalam acara Indonesia Outlook 2015 dengan tema Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri & BerkepribaÂdian di Jakarta, kemarin.
Saya akan kejar pemilik peÂrusahaan, pebisnis atau distribuÂtor besar, grosir sembako agar harga-harga ikut turun. Hati-hati yang suka mainkan harga,†kata Jokowi dalam acara Indonesia Outlook 2015 dengan tema Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri & BerkepribaÂdian di Jakarta, kemarin.
Jokowi menargetkan, inflasi turun serendah-rendahnya hingÂga di bawah 5 persen. Dia yakin, mengawasi ketat distributor efektif untuk menekan inflasi. Hal tersebut, menurutnya, perÂnah dia lakukan di Solo.
Saat jadi Walikota Solo, inflasi bisa berada di sekitar 1,53 persen. Setiap minggu saya datangi distributor besar di Solo,†kisahnya.
Selain harga bahan pokok, Jokowi juga ingin penurunan harga BBM menurunkan tarif angkutan.
Seperti diketahui, pada awal tahun pemerintah menurunkan harga BBM jenis premium dari 8.500 menjadi Rp 7.600 per liÂter. Harga solar turun dari 7.500 menjadi 7.250 per liter. SayangÂnya, berdasarkan pantauan di sejumlah daerah, turunnya harga BBM tidak diikuti penurunan kebutuhan bahan pokok. SebaÂliknya, harga beberapa komodiÂtas malah mengalami kenaikan.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Natsir Masyur menyambut baik rencana pemerintah mengawasi distributor pangan.
Itu sudah seharusnya diÂlakukan karena itu bagian tugas pemerintah yang diamanahkan Undang-Undang,†kata Natsir kepada
Rakyat Merdeka, keÂmarin.
Dia mengingatkan, untuk mengawasi harga pangan diperÂlukan kerja keras. Karena, celah mafia pangan memainkan harga sangat banyak. Celah itu terÂjadi pada setiap pos mata rantai pangan mulai dari produksi, peÂmasok, distributor, sampai agen. Ini terjadi karena sistem pangan yang amburadul dan lemahnya pengawasan aparat pemerintah.
Natsir menilai, saat ini upaya yang mungkin bisa dilakukan pemerintah untuk mengendaliÂkan harga dengan mengontrol
supply and demand. Kenaikan harga pangan itu tidak hanya tergantung pada penurunan harga minyak, tetapi juga bagaimana dengan supply and demand-nya. Kalau perÂmintaan tinggi, tetapi pasokan rendah, maka harga akan tetap mahal,†jelas Natsir.
Natsir mengatakan, untuk menjaga suplai bukan perkara mudah. Karena, saat ini 65 persen komoditas pangan berganÂtung impor. Bila impor tinggi, dampaknya menganggu neraca perdagangan,†katanya. ***