DPR mengapresiasi kerja keras yang dilakukan Badan SAR Nasional (Basarnas) dalam insiden AirAsia QZ8501. Mulai dari menemukan lokasi jatuhnya pesawat sampai evakuasi korban dan bangkai pesawat.
‘’Kita apresissi Basarnas yang sudah kerja keras. Kita juga sampaikan duka cita kepada keluarga korban,’’ kata Ketua DPR Setya Novanto, di Gedung DPR, Senin (12/1).
Menurut Novanto, sistem mitigasi bencana di tanah air masih lemah, sehingga perlu perbaikan secara menyeluruh agar bila ada bencana lebih cepat lagi tertangani.
Berikut kutipan selengkapnya;Kenapa Anda bilang lemah?Dari berbagai peristiwa bencana, DPR memandang sistem mitigasi bencana yang kita miliki masih lembah.
Apa solusinya?Tentu perlu melakukan perbaikan secara menyeluruh dan komprehensif terhadap mitigasi dalam penanganan bencana itu.
Apa harapan DPR agar peristiwa seperti ini tak terulang?Perlu pengawasan yang lebih ketat lagi agar insiden jatuhnya pesawat tidak terulang. Makanya DPR berpandangan perlu dilakukan pembenahan berbagai aspek melalui regulasi dan pengawasan yang lebih ketat.
O ya, bagaimana dengan program kerja di komisi-komisi DPR?Semua program dari komisi I sampai komisi XI bisa dilaksanakan dengan kinerja maksimal. Sebab, DPR sudah dituntut rakyat, sudah ditunggu kinerjanya.
Bagaimana dengan reformasi di DPR?Mengenai masalah kedisiplinan, masalah kesejahteraan, kewibawaan DPR, masalah hal lain yang menyangkut kesekjenan tentu terus diperbaiki agar DPR semakin berwibawa.
Fraksi Partai Golkar versi Munas Jakarta sudah diserahkan ke pimpinan DPR, bagaimana hasilnya? Kita serahkan ke partai kalau itu.
Berarti suratnya sudah diterima?Kita sudah terima, dan sudah kita serahkan ke mekanisme yang ada.
Mengenai laporan reses, bagaimana?Laporan reses sudah disampaikan. Sekarang sudah ada meknisme yang jelas, ada tatanannya dirapikan betul. Selanjutnya akan dipaparkan dalam Bamus agar bagaimana laporan ini sesuai mekanisme yang ada.
Calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan disebut memiliki rekening gendut, tanggapan Anda?Penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Arahnya akan diterima atau ditolak DPR nih?Kita lihat nanti. Masyarakat sabar. Ada mekanisme yang harus dilakukan di DPR.
Presiden tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam pemilihan calon Kapolri, ini bagaimana?Masalah pemilihan calon Kapolri itu hak prerogratif presiden. Semuanya kita percayakan dan saya apresiasi presiden telah membuat surat. Tentu kita dukung dan kita tindaklanjuti segera.
Apakah Anda menyayangkan tidak dilibatkannya KPK dan PPATK?Itu sudah kita sampaikan ke pemerintah. Nanti komisi III akan menanyakan berkaitan dengan misi, visi, dan rekam jejaknya.
Apa pimpinan DPR akan rekomendasikan untuk mengundang KPK dan PPATK?Kita nggak ada hal-hal yang terkait itu.
Soal kemungkinan penolakan?Kita tunggu dulu. Belum sampai di sana.
Kalau menurut undang-undang apakah dimungkinkan?Kita lihat saja nanti. Masak belum apa-apa sudah bicara ditolak. ***
