Berita

joko widodo/net

Politik

Ada Persekongkolan Jokowi dengan Kompolnas?

RABU, 14 JANUARI 2015 | 05:08 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Tidak tangung-tangung. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan pengumuman mengejutkan yaitu penetapan status  tersangka kepada calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan.

Menurut Direktur Pusat Advokasi dan Pengawasan Penegakan Hukum (PAPPH), Windu Wijaya, penetapan tersangka kepada mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat. Siapakah yang paling bertanggungjawab atas kesalahan besar pengajuan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri?

PAPPH menilai bahwa ada dua pihak yang paling bertanggungjawab terhadap pengajuan nama Kepala Lemdikpol itu untuk mengantikan Jenderal Pol Sutarman.


"Pihak pertama adalah Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) yang memberikan pertimbangan dan mengusulkan nama mantan Kapolda Bali tersebut," ujar Windu dalam rilis yang diterima redaksi beberapa saat lalu.

Sedangkan pihak kedua adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal  ke DPR berdasarkan petimbangan Kompolnas.

"Sekarang terbukti bahwa pertimbangan Kompolnas tersebut adalah pertimbangan yang ngawur. Bahkan, kami menduga jangan-jangan ada persengkokolan antara Jokowi dengan Kompolnas untuk memuluskan Komnjen Budi Gunawan menjadiKapolri," ungkapnya.

Dugaan ini didasarkan pada terlanggarnya asas kehati-hatian yang dilakukan oleh Kompolnas dalam mengeluarkan pertimbangan sehingga mengusulkan nama Komjen Pol Budi Gunawan sebagai salah satu calon Kapolri.

"Pertimbangan ngawur tersebut telah mempertontonkan kepada kita betapa lalai dan tidak berkualitasnya pertimbangan yang dikeluarkan oleh Kompolnas. Saya minta agar seluruh komisioner Kompolnas untuk segera mundur dari jabatannya sebagai langkah penebus dosa," ujar Windu. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya