Berita

ilustrasi/net

Politik

Tata Kelola Mangrove, Kemenko Kemaritiman Rintis Kerjasama dengan CIFOR

RABU, 14 JANUARI 2015 | 03:55 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kementerian Koordinator Kemaritiman bersama Center for International Forestry Research (CIFOR) bersepakat untuk merintis program kerjasama pengelolaan ekosistem mangrove atau hutan bakau di Indonesia.

Prmyatan ini disampaikan oleh Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo, usai pertemuan dengan dengan Dirjen CIFOR, Peter Holmgren, di kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin sore (13/1).

Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Kemenko Kemaritiman dan CIFOR akan melakukan program pelestarian hutan mangrove yang tumbuh di pesisir pantai Indonesia sebagai wahana penyerap karbon, tempat pemijahan ikan, sebagai proteksi abrasi pantai dan sebagai sumber pangan.


Dalam kesempatan yang sama, Dirjen CIFOR, Peter Holmgren, menyatakan dengan luas hutan mangrove di Indonesia sekitar 3 juta hektar, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia. Karena itu harus dilestarikan dalam rangka menghadapi perubahan iklim.

Peter menambahkan, mangrove Indonesia sudah menjadi bagian dari Program Karbon Biru (Blue Carbon), yang ditargetkan bisa mendukung komitmen Indonesia menurunkan emisi karbon secara sukarela hingga 26 persen pada tahun 2020 dan hingga 41 persen dengan dukungan internasional.

Indroyono Soesilo menambahkan, dalam waktu dekat Kemenko Kemaritiman akan menghimpun ahli-ahli mangrove dari Balitbang KP, BPPT, LIPI, IPB, Universitas Diponegoro, Universitas Hassanudin, Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Jenderal Soedirman guna menyusun proposal kegiatan Pelestarian Mangrove Indonesia bersama ahli-ahli CIFOR, FAO dan UNDP .

Proposal juga diarahkan guna memobilisasi sumber dana dari Global Environmental Facility (GEF), Jepang, Jerman dan Norwegia. Pertemuan ahli-ahli mangrove dari mancanegara direncanakan akan digelar di Jakarta pada April akan datang. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya