Berita

Dunia

Pejabat AS: Kuba Bebaskan 53 Tapol Menuju Normalisasi Hubungan

SELASA, 13 JANUARI 2015 | 00:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kuba telah membebaskan 53 tahanan politik alias tapol yang dijanjikannya sebagai bagian dari kesepakatan untuk menormalkan kembali hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat (AS).

Informasi ini dirilis pada hari Senin (12/1) oleh seorang pejabat senior AS, dikutip dari situs berita The New York Times. Memang marak diberitakan pada pekan-pekan terakhir ini bahwa Kuba dan AS sedang memulai proses normalisasi hubungan diplomatik. Bahkan, AS dikabarkan berniat membuka kedutaan besar di Havana dalam hitungan bulan.

"Kami menyambut perkembangan yang sangat positif ini dan sangat senang bahwa pemerintah Kuba menepati komitmen ini," kata pejabat senior tersebut.


Berita baik yang dinantikan pihak AS ini tiba bertepatan dengan kedatangan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, di Pakistan untuk melakukan pembicaraan keamanan dan ekonomi dengan para pejabat sipil dan militer senior Pakistan.

Kabar ini juga tersiar kurang dari dua pekan sebelum Asisten Menteri Luar Negeri AS, Roberta S. Jacobson, memimpin delegasi AS ke Kuba untuk melakukan pembicaraan. Pembicaraan ini dijadwalkan pada 21-22 Januari. Pertemuan ini akan digunakan untuk membahas langkah-langkah praktis demi memulihkan hubungan diplomatik.

AS meyakini para tahanan yang dibebaskan adalah mereka yang telah mempromosikan reformasi politik, kebebasan berpendapat dan hak-hak lain yang diakui dunia internasional.

"Selama diskusi kami dengan Kuba, kami mendiskusikan nama-nama mereka yang dipenjara terkait tuduhan kegiatan politik mereka," kata pejabat senior pemerintah, yang identitasnya dirahasiakan.

Namun, sekelompok petinggi AS menekankan bahwa mereka akan tetap menunggu apakah pemerintah Kuba akan mempertahankan kemajuan ini atau malah membungkam lawan-lawan politiknya yang lain.

Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan pernyataan menyambut baik rencana pemulihan hubungan Kuba-AS.

Kementerian Luar Negeri RI mengatakan perkembangan ini sejalan dengan posisi pemerintah Indonesia yang selalu menyerukan pencabutan embargo ekonomi terhadap Kuba dalam forum-forum Perserikatan Bangsa Bangsa. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

UPDATE

Tumbuhkan Mimpi Puluhan Anak Nelayan Cilincing Lewat Nobar Film

Senin, 14 September 2026 | 03:18

Sejumlah Alutsista TNI Gercep Sisir Korban KM Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 02:55

Kesehatan di Tepi Republik

Senin, 14 September 2026 | 02:29

Ekonomi Batam Tumbuh 7,28 Persen Bukti Kepercayaan Dunia Usaha Terus Menguat

Senin, 14 September 2026 | 01:54

Terpilih jadi Ketum HPK Kosgoro 1957, Eric Hermawan Langsung Tancap Gas Konsolidasi

Senin, 14 September 2026 | 01:24

Abu Vulkanik Berbahaya bagi Air dan Ikan, Begini Penjelasannya

Senin, 14 September 2026 | 00:55

KDM Dinilai Lebih Utamakan Pencitraan Ketimbang Solusi Defisit APBD Jabar

Senin, 14 September 2026 | 00:33

Menuju HUT ke-81, Panglima TNI Buka Rangkaian 72 Lomba Open Turnamen

Senin, 14 September 2026 | 00:11

SOKSI Siap Tempuh Jalur Hukum Gugat 'Bocor Alus Tempo'

Minggu, 13 September 2026 | 23:48

Asta Cita, Zakat, dan Jalan Baru Mengentaskan Kemiskinan

Minggu, 13 September 2026 | 23:24

Selengkapnya