Berita

Dunia

Pejabat AS: Kuba Bebaskan 53 Tapol Menuju Normalisasi Hubungan

SELASA, 13 JANUARI 2015 | 00:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kuba telah membebaskan 53 tahanan politik alias tapol yang dijanjikannya sebagai bagian dari kesepakatan untuk menormalkan kembali hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat (AS).

Informasi ini dirilis pada hari Senin (12/1) oleh seorang pejabat senior AS, dikutip dari situs berita The New York Times. Memang marak diberitakan pada pekan-pekan terakhir ini bahwa Kuba dan AS sedang memulai proses normalisasi hubungan diplomatik. Bahkan, AS dikabarkan berniat membuka kedutaan besar di Havana dalam hitungan bulan.

"Kami menyambut perkembangan yang sangat positif ini dan sangat senang bahwa pemerintah Kuba menepati komitmen ini," kata pejabat senior tersebut.


Berita baik yang dinantikan pihak AS ini tiba bertepatan dengan kedatangan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, di Pakistan untuk melakukan pembicaraan keamanan dan ekonomi dengan para pejabat sipil dan militer senior Pakistan.

Kabar ini juga tersiar kurang dari dua pekan sebelum Asisten Menteri Luar Negeri AS, Roberta S. Jacobson, memimpin delegasi AS ke Kuba untuk melakukan pembicaraan. Pembicaraan ini dijadwalkan pada 21-22 Januari. Pertemuan ini akan digunakan untuk membahas langkah-langkah praktis demi memulihkan hubungan diplomatik.

AS meyakini para tahanan yang dibebaskan adalah mereka yang telah mempromosikan reformasi politik, kebebasan berpendapat dan hak-hak lain yang diakui dunia internasional.

"Selama diskusi kami dengan Kuba, kami mendiskusikan nama-nama mereka yang dipenjara terkait tuduhan kegiatan politik mereka," kata pejabat senior pemerintah, yang identitasnya dirahasiakan.

Namun, sekelompok petinggi AS menekankan bahwa mereka akan tetap menunggu apakah pemerintah Kuba akan mempertahankan kemajuan ini atau malah membungkam lawan-lawan politiknya yang lain.

Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan pernyataan menyambut baik rencana pemulihan hubungan Kuba-AS.

Kementerian Luar Negeri RI mengatakan perkembangan ini sejalan dengan posisi pemerintah Indonesia yang selalu menyerukan pencabutan embargo ekonomi terhadap Kuba dalam forum-forum Perserikatan Bangsa Bangsa. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

UPDATE

Harga Minyak Dunia Merangkak Naik ke 93 Dolar AS

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:17

TransNusa dan Tourism Malaysia Ajak Media Eksplorasi Penang, Perlis hingga Langkawi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:57

Rupiah Perpanjang Tren Positif di Jumat Pagi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:51

Strategi Mendapatkan Libur Panjang Saat Peringatan Maulid Nabi 2026

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:46

OTT Rektor Unsoed, KPK Tangkap 14 Orang dan Amankan Uang Ratusan Juta

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:35

IHSG Naik ke 6.526,30, Saham Mayoritas Menguat

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:20

Salah Paham tentang Kembali ke UUD 1945

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:06

Kebutuhan Pangan Pengungsi NTT Dipastikan Terpenuhi, Stok Beras 39 Ribu Ton

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:00

Bursa Asia Merah Tergusur Sentimen Wall Street

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:58

Terjaring OTT KPK, Rektor Unsoed Diduga Terkait Korupsi PMB

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:49

Selengkapnya