Berita

Dunia

Pejabat AS: Kuba Bebaskan 53 Tapol Menuju Normalisasi Hubungan

SELASA, 13 JANUARI 2015 | 00:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kuba telah membebaskan 53 tahanan politik alias tapol yang dijanjikannya sebagai bagian dari kesepakatan untuk menormalkan kembali hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat (AS).

Informasi ini dirilis pada hari Senin (12/1) oleh seorang pejabat senior AS, dikutip dari situs berita The New York Times. Memang marak diberitakan pada pekan-pekan terakhir ini bahwa Kuba dan AS sedang memulai proses normalisasi hubungan diplomatik. Bahkan, AS dikabarkan berniat membuka kedutaan besar di Havana dalam hitungan bulan.

"Kami menyambut perkembangan yang sangat positif ini dan sangat senang bahwa pemerintah Kuba menepati komitmen ini," kata pejabat senior tersebut.


Berita baik yang dinantikan pihak AS ini tiba bertepatan dengan kedatangan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, di Pakistan untuk melakukan pembicaraan keamanan dan ekonomi dengan para pejabat sipil dan militer senior Pakistan.

Kabar ini juga tersiar kurang dari dua pekan sebelum Asisten Menteri Luar Negeri AS, Roberta S. Jacobson, memimpin delegasi AS ke Kuba untuk melakukan pembicaraan. Pembicaraan ini dijadwalkan pada 21-22 Januari. Pertemuan ini akan digunakan untuk membahas langkah-langkah praktis demi memulihkan hubungan diplomatik.

AS meyakini para tahanan yang dibebaskan adalah mereka yang telah mempromosikan reformasi politik, kebebasan berpendapat dan hak-hak lain yang diakui dunia internasional.

"Selama diskusi kami dengan Kuba, kami mendiskusikan nama-nama mereka yang dipenjara terkait tuduhan kegiatan politik mereka," kata pejabat senior pemerintah, yang identitasnya dirahasiakan.

Namun, sekelompok petinggi AS menekankan bahwa mereka akan tetap menunggu apakah pemerintah Kuba akan mempertahankan kemajuan ini atau malah membungkam lawan-lawan politiknya yang lain.

Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan pernyataan menyambut baik rencana pemulihan hubungan Kuba-AS.

Kementerian Luar Negeri RI mengatakan perkembangan ini sejalan dengan posisi pemerintah Indonesia yang selalu menyerukan pencabutan embargo ekonomi terhadap Kuba dalam forum-forum Perserikatan Bangsa Bangsa. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya