Berita

Dunia

Pejabat AS: Kuba Bebaskan 53 Tapol Menuju Normalisasi Hubungan

SELASA, 13 JANUARI 2015 | 00:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kuba telah membebaskan 53 tahanan politik alias tapol yang dijanjikannya sebagai bagian dari kesepakatan untuk menormalkan kembali hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat (AS).

Informasi ini dirilis pada hari Senin (12/1) oleh seorang pejabat senior AS, dikutip dari situs berita The New York Times. Memang marak diberitakan pada pekan-pekan terakhir ini bahwa Kuba dan AS sedang memulai proses normalisasi hubungan diplomatik. Bahkan, AS dikabarkan berniat membuka kedutaan besar di Havana dalam hitungan bulan.

"Kami menyambut perkembangan yang sangat positif ini dan sangat senang bahwa pemerintah Kuba menepati komitmen ini," kata pejabat senior tersebut.


Berita baik yang dinantikan pihak AS ini tiba bertepatan dengan kedatangan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, di Pakistan untuk melakukan pembicaraan keamanan dan ekonomi dengan para pejabat sipil dan militer senior Pakistan.

Kabar ini juga tersiar kurang dari dua pekan sebelum Asisten Menteri Luar Negeri AS, Roberta S. Jacobson, memimpin delegasi AS ke Kuba untuk melakukan pembicaraan. Pembicaraan ini dijadwalkan pada 21-22 Januari. Pertemuan ini akan digunakan untuk membahas langkah-langkah praktis demi memulihkan hubungan diplomatik.

AS meyakini para tahanan yang dibebaskan adalah mereka yang telah mempromosikan reformasi politik, kebebasan berpendapat dan hak-hak lain yang diakui dunia internasional.

"Selama diskusi kami dengan Kuba, kami mendiskusikan nama-nama mereka yang dipenjara terkait tuduhan kegiatan politik mereka," kata pejabat senior pemerintah, yang identitasnya dirahasiakan.

Namun, sekelompok petinggi AS menekankan bahwa mereka akan tetap menunggu apakah pemerintah Kuba akan mempertahankan kemajuan ini atau malah membungkam lawan-lawan politiknya yang lain.

Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan pernyataan menyambut baik rencana pemulihan hubungan Kuba-AS.

Kementerian Luar Negeri RI mengatakan perkembangan ini sejalan dengan posisi pemerintah Indonesia yang selalu menyerukan pencabutan embargo ekonomi terhadap Kuba dalam forum-forum Perserikatan Bangsa Bangsa. [ald]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Peristiwa Anak Bunuh Diri di NTT Coreng Citra Indonesia

Selasa, 03 Februari 2026 | 05:38

SPPG Purwosari Bantah Kematian Siswi SMAN 2 Kudus Akibat MBG

Selasa, 03 Februari 2026 | 05:20

Perdagangan Lesu, IPC TPK Palembang Tetap Tunjukkan Kinerja Positif

Selasa, 03 Februari 2026 | 04:59

Masalah Haji yang Tak Kunjung Usai

Selasa, 03 Februari 2026 | 04:42

Kilang Balongan Perkuat Keandalan dan Layanan Energi di Jawa Barat

Selasa, 03 Februari 2026 | 04:21

Kemenhub: KPLP Garda Terdepan Ketertiban Perairan Indonesia

Selasa, 03 Februari 2026 | 03:59

BMM dan Masjid Istiqlal Luncurkan Program Wakaf Al-Qur’an Isyarat

Selasa, 03 Februari 2026 | 03:40

Siswa SD Bunuh Diri Akibat Pemerintah Gagal Jamin Keadilan Sosial

Selasa, 03 Februari 2026 | 03:13

Menguak Selisih Kerugian Negara di Kasus Tata Kelola BBM

Selasa, 03 Februari 2026 | 02:59

Rencana Latihan AL Iran, China dan Rusia Banjir Dukungan Warganet RI

Selasa, 03 Februari 2026 | 02:40

Selengkapnya