Berita

fahira idris/net

Politik

Buat Apa Berobat Gratis Kalau Puskesmas Tidak Mudah Terjangkau?

JUMAT, 09 JANUARI 2015 | 17:50 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Angka kematian ibu dan anak akibat melahirkan masih tinggi  di desa-desa daerah terpencil terutama kawasan timur Indonesia. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah keterlambatan membawa ibu yang hendak melahirkan ke rumah sakit atau puskesmas.

Wajar saja terlambat, karena fasilitas kesehatannya jauh, tenaga medis tidak siap, infrastruktur jalan rusak, hingga alat transportasi yang sulit didapatkan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD), Fahira Idris, mengatakan, Program Indonesia Sehat yang digagas Presiden Joko Widodo harus bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak. Program Indonesia Sehat idealnya menjawab persoalan mendasar pelayanan kesehatan yang sangat kompleks. Salah satunya, masih tingginya angka kematian ibu dan anak akibat minimnya infrastruktur.


Ia menyertakan data yang menyebut jumlah angka kematian ibu dan anak di Indonesia dalam lima tahun terakhir semakin tinggi. Bila sebelumnya jumlah angka kematian ibu dan anak hanya 228 per 100.000 kelahiran hidup, namun pada tahun 2013 lalu melonjak menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup.

Wakil Ketua Komite III DPD yang salah satu bidang kerjanya adalah persoalan kesehatan ini, mengatakan, pelayanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari kondisi infrastruktur di sebuah daerah, baik infrastruktur jalan maupun infrastruktur kesehatan itu sendiri.

Untuk itu, ia meminta kementerian terkait, terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BKKBN dan lembaga terkait lainnya, duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini.

Bagi Fahira, masih tingginya angka kematian ibu dan anak adalah persoalan serius bagi Indonesia. Maju atau mundurnya peradaban sebuah bangsa sangat ditentukan bagaimana negara tersebut memperlakukan perempuan dan anak-anak. Karena itu ia berharap ada terobosan dari Presiden Jokowi untuk mengurus masalah ini.

"Saya harap program Indonesia Sehat itu komprehensif dan melibatkan berbagai kementerian dan lintas stakeholders, bukan sekedar berobat gratis seperti yang dimunculkan saat ini. Buat apa berobat gratis, tapi masyarakat tidak bisa menjangkau fasilitas kesehatan akibat keterbatasan akses," ungkapnya. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya