Berita

fahira idris/net

Politik

Buat Apa Berobat Gratis Kalau Puskesmas Tidak Mudah Terjangkau?

JUMAT, 09 JANUARI 2015 | 17:50 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Angka kematian ibu dan anak akibat melahirkan masih tinggi  di desa-desa daerah terpencil terutama kawasan timur Indonesia. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah keterlambatan membawa ibu yang hendak melahirkan ke rumah sakit atau puskesmas.

Wajar saja terlambat, karena fasilitas kesehatannya jauh, tenaga medis tidak siap, infrastruktur jalan rusak, hingga alat transportasi yang sulit didapatkan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD), Fahira Idris, mengatakan, Program Indonesia Sehat yang digagas Presiden Joko Widodo harus bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak. Program Indonesia Sehat idealnya menjawab persoalan mendasar pelayanan kesehatan yang sangat kompleks. Salah satunya, masih tingginya angka kematian ibu dan anak akibat minimnya infrastruktur.


Ia menyertakan data yang menyebut jumlah angka kematian ibu dan anak di Indonesia dalam lima tahun terakhir semakin tinggi. Bila sebelumnya jumlah angka kematian ibu dan anak hanya 228 per 100.000 kelahiran hidup, namun pada tahun 2013 lalu melonjak menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup.

Wakil Ketua Komite III DPD yang salah satu bidang kerjanya adalah persoalan kesehatan ini, mengatakan, pelayanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari kondisi infrastruktur di sebuah daerah, baik infrastruktur jalan maupun infrastruktur kesehatan itu sendiri.

Untuk itu, ia meminta kementerian terkait, terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BKKBN dan lembaga terkait lainnya, duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini.

Bagi Fahira, masih tingginya angka kematian ibu dan anak adalah persoalan serius bagi Indonesia. Maju atau mundurnya peradaban sebuah bangsa sangat ditentukan bagaimana negara tersebut memperlakukan perempuan dan anak-anak. Karena itu ia berharap ada terobosan dari Presiden Jokowi untuk mengurus masalah ini.

"Saya harap program Indonesia Sehat itu komprehensif dan melibatkan berbagai kementerian dan lintas stakeholders, bukan sekedar berobat gratis seperti yang dimunculkan saat ini. Buat apa berobat gratis, tapi masyarakat tidak bisa menjangkau fasilitas kesehatan akibat keterbatasan akses," ungkapnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya