Berita

Muhammad Romahurmuziy

Wawancara

WAWANCARA

Muhammad Romahurmuziy : Saya Sudah Kirimkan Tiga Kali Utusan, Tapi Kubu Djan Faridz Belum Respons

JUMAT, 09 JANUARI 2015 | 10:15 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya Muhammad Romahurmuziy merasa yakin terjadi islah dengan PPP hasil Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz.

Saya menyatakan diri tetap terbuka atas upaya islah yang digagas oleh siapa pun, sampai ka­pan pun,” tegas Romahurmuziy kepada Rakyat Merdeka pada acara Tasyakuran Hari Lahir (Harlah) ke-42 PPP dan Ta’aruf Pengurus DPP PPP hasil Mukta­mar Surabaya, di Gedung Joang, Senin (5/1) malam.

Romy, panggilan Romahur­muziy menyatakan, DPP PPP ha­sil Muktamar Surabaya memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang mem­berikan perhatian, pandangan, bahkan niatan, untuk mendorong dan berpartisipasi guna mewu­judkan islah PPP.


Upaya islah tersebut, lanjut­nya, tetap harus ada pedoman yakni sebagai partai politik tentu­nya tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi.

Prinsip-prinsip demokrasi adalah yang dukungannya sedikit bergabung kepada yang dukun­gannya banyak. Yang tidak sah bergabung kepada yang sah, dan tidak boleh mengurangi, hanya boleh menambah,” paparnya.

Berikut kutipan selengkap­nya:

Anda yakin konflik internal itu bisa diselesaikan?
Saya yakin. Apa yang terjadi di PPP hanya dinamika untuk mem­perkaya PPP di masa mendatang. Pasti akan ada suatu saat di mana dinamika ini menyatu dan mem­buat PPP semakin besar.

Jangan pernah berpikir tentang ketidakmampuan kita, berpikir saja tentang ke-Mahakuasaan Tuhan.

Kalau kata media yang kar­ena sifat imparsialnya ada dua DPP PPP, yaitu versi Muktamar Surabaya dan versi Muktamar Jakarta. Alhamdulilah realitas­nya PPP sedikit berbeda dengan yang sesudahnya. Kalau kata negara, hanya ada satu DPP PPP yaitu hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya. Kita senang karena kontestasi dalam kebaikan Insya Allah akan berbuah kebesaran. Seperti lagu: Di sini harlah, di sana harlah, dimana-mana PPP harlah.

Kubu sebelah tidak ada yang datang dalam harlah itu, ini bagaimana?
Begini, tasyakuran harlah DPP PPP ini kan bentuknya kita un­dang kepada seluruh fungsionaris DPP yang masuk dalam kepen­gurusan ini. Dari sejak November sebenarnya saya sudah pernah menyampaikan tawaran melalui tiga orang utusan, yang sengaja untuk menemui Pak Djan Faridz, tetapi sampai hari ini tidak ada tanggapan positif terkait tawaran itu, termasuk harlah untuk menyatukan keber­samaan tetapi kebetulan mereka belum merespons.

Anda akan menawarkan islah?
Seperti yang saya sampai­kan, saya tidak akan pernah lelah untuk menawarkan, kar­ena memang pintu islah tidak akan tetutup sampai kapan pun. Menutup pintu islah itu haram hukumnya.

Kita akan tetap mengajak mereka. Kemudian proses yuridis formil dalam pengadilaan tetap berjalan.
 
Apa perlu mediator untuk islah?
Kalau dari kita sendiri, kita tidak mau terlalu banyak wacana dengan menggunakan mediator ini maupun itu. Sebab yang tahu persoalan ini, PPP itu sendiri. Kita sudah tiga kali mengirimkan utusan untuk bicara dengan pak Djan Faridz. Tapi responsnya be­lum memungkinkan. Saya yakin pada saatnya nanti akan terjadi islah, hanya soal waktu saja.

Kubu sebelah menilai kedatangan Menko Polhukam da­lam perayaan harlah itu seba­gai intervensi pemerintah?
Di dalam Islam itu menghadiri undangan bila tidak ada halangan wajib hukumnya.

Bagaimana kalau Din Syam­suddin jadi mediator islah PPP?
Pada prinsipnya siapapun yang ingin menjadi mediator, kami tidak jadi persoalan. Pertanyaannya yang dimediasi itu mau atau tidak. Jangan menggunakan tokoh-tokoh sebagai mediator hanya sebagai pengalih persoalan saja.

Bagaimana masa depan PPP kalau begini?
Kalau saya tidak terlalu me­mikirkan masa depan. Pertikaian ini secara hukum pasti akan terse­lesaikan di tahun ini. Suka tidak suka hukum akan menyelesaikan perselisihan ini. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya