Berita

Muhammad Romahurmuziy

Wawancara

WAWANCARA

Muhammad Romahurmuziy : Saya Sudah Kirimkan Tiga Kali Utusan, Tapi Kubu Djan Faridz Belum Respons

JUMAT, 09 JANUARI 2015 | 10:15 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya Muhammad Romahurmuziy merasa yakin terjadi islah dengan PPP hasil Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz.

Saya menyatakan diri tetap terbuka atas upaya islah yang digagas oleh siapa pun, sampai ka­pan pun,” tegas Romahurmuziy kepada Rakyat Merdeka pada acara Tasyakuran Hari Lahir (Harlah) ke-42 PPP dan Ta’aruf Pengurus DPP PPP hasil Mukta­mar Surabaya, di Gedung Joang, Senin (5/1) malam.

Romy, panggilan Romahur­muziy menyatakan, DPP PPP ha­sil Muktamar Surabaya memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang mem­berikan perhatian, pandangan, bahkan niatan, untuk mendorong dan berpartisipasi guna mewu­judkan islah PPP.


Upaya islah tersebut, lanjut­nya, tetap harus ada pedoman yakni sebagai partai politik tentu­nya tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi.

Prinsip-prinsip demokrasi adalah yang dukungannya sedikit bergabung kepada yang dukun­gannya banyak. Yang tidak sah bergabung kepada yang sah, dan tidak boleh mengurangi, hanya boleh menambah,” paparnya.

Berikut kutipan selengkap­nya:

Anda yakin konflik internal itu bisa diselesaikan?
Saya yakin. Apa yang terjadi di PPP hanya dinamika untuk mem­perkaya PPP di masa mendatang. Pasti akan ada suatu saat di mana dinamika ini menyatu dan mem­buat PPP semakin besar.

Jangan pernah berpikir tentang ketidakmampuan kita, berpikir saja tentang ke-Mahakuasaan Tuhan.

Kalau kata media yang kar­ena sifat imparsialnya ada dua DPP PPP, yaitu versi Muktamar Surabaya dan versi Muktamar Jakarta. Alhamdulilah realitas­nya PPP sedikit berbeda dengan yang sesudahnya. Kalau kata negara, hanya ada satu DPP PPP yaitu hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya. Kita senang karena kontestasi dalam kebaikan Insya Allah akan berbuah kebesaran. Seperti lagu: Di sini harlah, di sana harlah, dimana-mana PPP harlah.

Kubu sebelah tidak ada yang datang dalam harlah itu, ini bagaimana?
Begini, tasyakuran harlah DPP PPP ini kan bentuknya kita un­dang kepada seluruh fungsionaris DPP yang masuk dalam kepen­gurusan ini. Dari sejak November sebenarnya saya sudah pernah menyampaikan tawaran melalui tiga orang utusan, yang sengaja untuk menemui Pak Djan Faridz, tetapi sampai hari ini tidak ada tanggapan positif terkait tawaran itu, termasuk harlah untuk menyatukan keber­samaan tetapi kebetulan mereka belum merespons.

Anda akan menawarkan islah?
Seperti yang saya sampai­kan, saya tidak akan pernah lelah untuk menawarkan, kar­ena memang pintu islah tidak akan tetutup sampai kapan pun. Menutup pintu islah itu haram hukumnya.

Kita akan tetap mengajak mereka. Kemudian proses yuridis formil dalam pengadilaan tetap berjalan.
 
Apa perlu mediator untuk islah?
Kalau dari kita sendiri, kita tidak mau terlalu banyak wacana dengan menggunakan mediator ini maupun itu. Sebab yang tahu persoalan ini, PPP itu sendiri. Kita sudah tiga kali mengirimkan utusan untuk bicara dengan pak Djan Faridz. Tapi responsnya be­lum memungkinkan. Saya yakin pada saatnya nanti akan terjadi islah, hanya soal waktu saja.

Kubu sebelah menilai kedatangan Menko Polhukam da­lam perayaan harlah itu seba­gai intervensi pemerintah?
Di dalam Islam itu menghadiri undangan bila tidak ada halangan wajib hukumnya.

Bagaimana kalau Din Syam­suddin jadi mediator islah PPP?
Pada prinsipnya siapapun yang ingin menjadi mediator, kami tidak jadi persoalan. Pertanyaannya yang dimediasi itu mau atau tidak. Jangan menggunakan tokoh-tokoh sebagai mediator hanya sebagai pengalih persoalan saja.

Bagaimana masa depan PPP kalau begini?
Kalau saya tidak terlalu me­mikirkan masa depan. Pertikaian ini secara hukum pasti akan terse­lesaikan di tahun ini. Suka tidak suka hukum akan menyelesaikan perselisihan ini. ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:31

Sinopsis Reawakened Man, Kisah Pemuda yang Hidup Kembali Setiap 3 Hari

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:23

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus ATR/BPN ke Muktamar NU

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Komisi II Didorong Bentuk Pansus untuk Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:19

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ini Daftar Trofi dan Prestasinya

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:10

Kemenkop Buka Suara soal Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:02

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:48

Mantan Kacab Jasindo Dipanggil KPK di Kasus Pencairan Komisi Fiktif PT Pelni

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:46

Deretan Pengusaha Rokok Kembali Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:35

Selengkapnya