Berita

aburilzal bakrie/net

Politik

ARB Tidak Siap Disebut Sebagai Biang Perpecahan Golkar

KAMIS, 08 JANUARI 2015 | 17:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Perundingan damai dua kubu di Partai Golkar sedang berlangsung. Namun, hanya ada tiga faktor yang bisa mendorong islah Golkar dapat sukses berjalan.

Demikian disampaikan pengamat politik, Ray Rangkuti, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi (Kamis petang, 8/1).

Faktor pertama, kenyataannya Golkar telah menyapu banyak jabatan di Koalisi Merah Putih. Itu lebih dari cukup untuk menyatakan bulan madu dengan KMP berakhir, terutama yang terkait pembagian kekuasaan.


Faktor kedua, Aburizal Bakrie alias ARB tidak siap disebut sebagai tokoh yang membuat Golkar pecah. Di masa lalu, Golkar memang melahirkan banyak partai sempalan. Tapi perpecahan kepengurusan baru dalam waktu cukup lama dan melibatkan berbagai pihak baru terjadi di era ARB. Bagaimanapun, ARB tetap ingin dikenang sebagai tokoh pemersatu Golkar.

Faktor ketiga, secara pribadi posisi ARB juga makin tak kuat. Khususnya setelah pemerintah mengeluarkan talangan kompensasi bencana lumpur Lapindo Sidoarjo senilai Rp 780 miliar. Ada ketergantungan personal ARB terhadap pemerintah. Niatan Golkar bersikap oposisi ke pemerintah akan tereduksi oleh perjanjian tersebut.

Ditambahkan Ray, sekalipun terlihat bahwa negosiasi di antara dua kubu Golkar cukup alot, ia yakin itu hanya untuk memetakan tujuan-tujuan yang lebih bersifat personal. Titik temunya sudah dicapai, tinggal bagaimana elemen-elemen teknis yang mungkin saja menyingkirkan satu-dua orang atau lebih. Tetapi ini tidak terlalu menghalangi keduanya mencapai titik temu.

"Hal ini diperkuat oleh pertemuan Akbar Tanjung dengan Presiden Jokowi (kemarin). Artinya, sekarang, di dalam atau di luar pemerintah bukanlah bahan negosiasi yang penting bagi kedua kubu di dalam Golkar," ujarnya.

Namun, bagi kubu Agung Laksono, posisi Golkar terhadap pemerintah tetap relevan. Setidaknya ada kemungkinan mereka mengincar posisi-posisi strategis di pemerintahan, lewat reshuffle yang bisa terjadi di masa 1,5 tahun pemerintahan. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya