Kalau Tidak Paham Masalah, Menteri-menteri Jokowi Lebih Baik Diam dan Kerja

. Para menteri Kabinet Kerja di bawah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak serampangan bicara sebelum melakukan kajian atau penelitian yang baik.

Pekan lalu, ketika melakukan inspeksi mendadak ke Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, menyatakan bahwa gaji pegawai negeri sipil (PNS) sudah lebih dari cukup lantaran ada PNS di Kecamatan Tebet yang ditemuinya dengan gaji hampir Rp 14 juta.

"Pernyataan tersebut menuai berbagai kritik dan komentar di media sosial dan media online. Bagaimana mungkin seorang menteri PAN-RB tidak mengetahui standar gaji PNS dan membuat pernyataan yang sangat blunder," ujar pengurus Badan Pengurus Daerah (BPD) Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Sulawesi Selatan, Risfayanti Muin, dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/1).

Dia mencontohkan, Indonesia bukan hanya Kecamatan Tebet. Contoh kecil saja, di Kemendikbud yang merupakan instansi vertikal, gaji PNS Golongan III cuma Rp 3,2 juta. Jika ditambah dengan tunjangan pun, take home pay (THP)-nya tidak sampai Rp 14 juta.

"Yang Menteri Yuddy temui adalah PNS DKI yang mempunyai tunjangan 3-4 kali THP, tetapi pada PNS di daerah lain tidaklah membawa THP sebanyak itu. Seyogyanya Bapak Menteri melakukan survei dan kajian menyeluruh pada seluruh instansi vertikal dan daerah sebelum berkomentar di media. Kajian yang parsial akan menyakiti hati rakyat banyak yang notabene masih hidup pas-pasan," kata Risfayanti.

Ia juga menyoroti Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, yang mengomentari dampak turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap harga barang yang telah terlanjur naik. Menteri tersebut menyebutkan, pada dasarnya harga BBM tidak berkaitan dengan harga bahan baku atau bahan pokok. Menurut dia, masih mahalnya harga bahan baku adalah akibat dari pedagang yang menahan barang.

"Pernyataan ini pun menuai kritikan dan tertawaan dari masyarakat, bagaimana mungkin seorang menteri tidak tahu bahwa kenaikan dan penurunan BBM berdampak pada penaikan atau penurunan harga bahan kebutuhan pokok? Kebutuhan pokok dari petani dan pabrik tidak akan sampai di tangan konsumen tanpa distribusi yang di dalamnya akan termasuk ongkos BBM," gugat Risfayanti.

Mencermati pernyataan dua menteri tersebut, BPD Jaman Sulsel menyerukan kepada para menteri Kabinet Kerja Jokowi agar melakukan kajian dan survei secara menyeluruh sebelum melemparkan pernyataan kepada media massa.

"Jika memang tidak tahu, lebih baik diam atau lakukan saja 'kerja, kerja, dan kerja'," tegasnya. [ald]