Banyak kalangan, termasuk sejumlah aktivis anti-korupsi meÂragukan efektivitas Rencana KoÂmisi Pemberantas Korupsi (KPK) membuka kantor cabang di daeÂrah. Mereka khawatir, belum kuatÂnya kontrol masyaraÂkat daerah terhadap lembaga anti-rasuah tersebut akan membuat pesonil KPK rentan kehilangan independensi dan integitasnya.
Keraguan terhadap rencana itu juga sempat meluncur dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK meminta, lembaga yang dipimpin Abraham Samad tersebut agar mengkaji dahulu lebih dalam renÂcana tersebut. Menurut JK, pemÂbukaan kantor baru tanpa disiapÂkan pengawasan yang ketat serta didukung personil yang bagus, KPK rentan menjadi temÂpat maÂfia hukum. Dan faktanya, saat ini, KPK puÂsat sering mengeluhÂkan kekuÂraÂngan sumber daya maÂnusia (SDM).
Seperti diketahui, KPK berenÂcana membuka tiga kantor di daerah. Yakni, Indonesia bagian barat di Medan, Sumatra Utara. Indonesia bagian tengah di BaÂlikpapan, Kalimantan Timur. Dan, Indonesia bagian timur di Makasar, Sulawesi Selatan.
Bekas Wakil Ketua KPK, Busyro Muqqodas mengatakan, pemÂbentukan KPK di daerah sudah mendesak. Menurutnya, gagasan tersebut telah melalui riset yang dilakukan KPK berÂsaÂma Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). KeÂpada
Rakyat Merdeka, Busyro menerangkan gagasan tersebut.
Bisa diceritakan, apa latar belakang KPK ingin membuka kantor di KPK di daerah?Banyak masyarakat di daerah menyampaikan aspirasi dan haÂrapan kepada KPK, mereka meÂminta agar KPK membuka kanÂtor di daerah. Korupsi di daeÂrah saat ini itu semakin sistemik dan maÂsif. Oleh sebab itu, KPK meÂmanÂdang perlu dilakukan peÂnyelamatan terhadap keuangan APBD (anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sekaligus menÂceÂgah rakyat menjadi korban tinÂdak pidana korupsi.
Apa dasar Anda bisa meÂngaÂtakan korupsi di daerah seÂmakin sistemik dan masif ?KPK sudah melakukan riset bersama BPKP. Hasilnya, banyak ditemukan data mengeÂnai indiÂkasi terjadi kebocoran anggaÂran. (Sekadar informasi, data BPK menyebutkan berdaÂsarÂkan haÂsil pemeriksaan semenÂtara seÂlama periode 2003-2013, pengeÂloÂlaan anggaran yang menganÂdung unsur pidana diÂtemukan 432 kasus dengan nilai Rp 42,71 trilliun).
Pembukaan kantor di daerah tanpa disertai pengawasan yang ketat membuat KPK rentan kehilangan independensi...Kantor KPK di daerah diteÂkankan untuk melakukan penceÂgahan. KPK di daerah tidak dibeÂrikan kewenangan untuk melaÂkukan penindakan. Hanya penÂcegahan saja.
KPK ingin menÂdorong terwuÂjudnya tata kelola anggaran yang transparan, akunÂtabel, dan pro rakyat. Selain itu, juga KPK daeÂrah akan dimakÂsimalkan untuk melakuÂkan eduÂkasi kepada masyarakat tentang bahaya korupsi.
Apakah pembukaan kantor baru tidak tumpang tindih dengan lembaga hukum lain di daerah?KPK tentu akan membangun sinergisitas. KPK akan bermitra dengan CSO (Civil Socienty OrÂganization). KPK juga akan berÂmitra dengan pemerintah daeÂrah sendiri. Pada prinsipnya, KPK akan mengawal pengeloÂlaÂan anggaran agar bisa dilakuÂkan lebih baik. Saya kira kini sudah saatÂnya sistem pengangÂgaÂran dideÂsain dengan sistem baru yang bisa meminimalisir terjadi kebocoran.
Bagaimana penilaian geraÂkan pemberantasan korupsi di daerah saat ini?Saya melihat dukungan masyaÂrakat kepada KPK sangat kuat. NaÂmun upaya pelemahan terhaÂdap KPK juga cukup kuat. ***
