Jika konflik internal Partai Golkar tidak selesai hingga akhir Desember ini, partai berlambang pohon beringin itu terancam roboh.
Apalagi pendaftaran Pilkada serentak akan dibuka mulai FeÂbruari 2015. Selain itu, seÂjumÂlah daerah mau menggelar MuÂsyaÂÂwarah DaeÂrah untuk memiÂlih peÂngurus DPD I dan DPD II. KaÂlau konflik terus berÂlanjut, agenÂda tersebut bakal beranÂtakan.
Melihat hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Priyo Budi Santoso meÂngimÂbau agar secepatnya ditunÂtaskan konflik itu.
Saya juga mengimbau agar kepengurusan kembar di pusat tiÂdak merembet ke provinsi (peÂnguÂrus DPD I) dan kabupaten/koÂta (pengurus DPD II),’’ kata Priyo BuÂdi Santoso kepada
Rakyat MerÂdeka, di Jakarta, Sabtu (20/12).
Berikut kutipan selengkapnya;Apa yang akan dilakukan agar tak merembet ke daerah?Saya meminta kedua belah piÂhak, termasuk kubu sebelah (kuÂbu Aburizal Bakrie) mengÂhindari hal tersebut.
Apa saran Anda menyikapi kekhawatiran itu?Saya sampaikan kepada seluÂruh kader Golkar untuk tetap teÂnang. LaÂkukan langkah-langkah seperti biasanya. Jangan mau kaÂlau ada yang memecat, mem-Plt (pelakÂsana tugas) atau apapun, karena itu tidak sah dan belum diakui oleh DPP yang sah oleh peÂmerintah.
Kapan perundingan itu akan dilakukan?Saya tidak tahu kapan persisÂnya kedua juru runding ini akan bertemu, apakah pekan depan atau kapan. Tapi Golkar versi Ancol sudah menyampaikan lima orang juru runding, yaitu saya, Pak Andi Mattalata, Pak Yorris Raweyai, Pak Agun Gunanjar, Dan Pak Ibnu Munzir.
Apa sudah ada opsi-opsi strategis yang disiapkan?Belum dibicarakan ke sana. Kita masih menyiapkan opsi-opsi lain yang lebih memungÂkinkan. ApaÂkah lebih baik kita hindari pengaÂdilan. Yaitu dengan menÂcapai ikhtiar islah, rujuk atau rekonsiliasi.
Utusan Ical, MS Hidayat dan Sharif Cicip Sutarjo menyamÂbangi kantor DPP Golkar, apa yang disampaikan?Biasa, kita bincang-bincang secara personal, bagaimana kita mencari solusi.
Apa ada masukan dari Jusuf Kalla (JK)?Ya.
Apa yang disampaikan?Intinya adalah solusi untuk cari jalan keluar. Detilnya saya tidak bisa sampaikan. Tapi opsi yang beliau sampaikan betul-betul sangat kami pertimbangkan.
Jika islah tercapai, Golkar merapat ke KMP atau KIH?Ini semacam prakondisi sebeÂlum berunding. Kami Munas AnÂcol bersepakat agar Perppu PilÂkada kita dukung. Itu tidak mau tawar-menawar.
Itu kan sudah disetujui?Alhamdulillah, kalau itu sudah disetujui. Sedangkan posisi kita, leÂbih baik mendukung pemerinÂtah tanpa harus masuk ke dalam saÂlah satu blok.
Kalau masuk blok di koalisi ini lebih banyak mudharatnya. DPR lumpuh, dan di daerah terÂjadi pembelahan, yang itu tiÂdak produktif. MaÂkanya kita henÂdaknya tidak maÂsuk blok KMP dan blok KIH.
Berarti bergabung dengan Demokrat?Tidak mesti gabung dengan siapapun. Bisa saja kami simetris dengan Demokrat.
Jika salah satu opsi yang diÂtaÂwarkan adalah kocok ulang jaÂbaÂtan strategis, ini bagaiÂmana?Apabila itu menjadi salah satu opsi, biarkan saja itu hidup. Itu kan hormat menghormati, memÂberi dan menerima. Tapi kalau ada opsi rekonsiliasi visi, rekonÂsialiasi personil, yaitu rekonsiliasi pejabat-pejabat strategis di kedua belah pihak, saya rasa itu antara opsi yang sedang kami pikirkan. Tapi itu tidak mudah, karena jabatan ketua umum satu, jabatan ketua wantim satu, nah ini saya tidak tahu nanti.
Jika tidak tuntas di meja peÂrundingan, bagaimana kesiaÂpan menghadapi persidangan?Kita sudah siapkan semua opsi, dari yang ujung kiri sampai ujung kanan.
Apa saja itu?Ini bagian dari strategi, nggak bakalan kami sampaikan. Tapi kami bangga, lawyer-lawyer kaÂmi siap dengan opsi-opsi ini kalau itu masuk lewat pengadilan.
Bukankah lama kalau lewat PTUN?Itu bakalan lama. Belum lagi jika ada yang kalah akan mengÂgugat balik. Sementara di depan mata, di tahun 2015 ini ada 240 peÂmilihan kepala daerah, guberÂnur, bupati dan walikota se-IndoÂnesia yang akan dilakukan secara serentak. Dalam kondisi seperti ini, nanti Golkar bisa terancam tidak bisa ikut. Ini yang kami priÂhatinkan. ***
