Penghapusan BBM oktan 88 (premium) sebaiknya dilakukan secara bertahap. Sebab jika tidak, kebijakan ini akan berpotensi menghancurkan bisnis BBM Pertamina.
"Penghapusan BBM RON 88 (premium) tanpa dilakukan secara bertahap, sama pula dengan pemerintah memberi angin dan memberi peluang bisnis ke pihak asing. Karena itu rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas harus dikaji lebih dalam dan secara bijak oleh pemerintah," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerta Migas Indonesia (KSPMI), Faisal Yusra dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin (22/12).
Apalagi, kata dia, pemerintah dan elit politik di negeri ini sangat tahu bahwa kondisi kilang Pertamina sudah tua dan hanya mampu menghasilkan produksi BBM RON 92-96 sebesar 200 ribu barel per bulan. Di samping RON 92, kilang Pertamina juga menghasilkan Naptha dengan RON sekitar 75 sejumlah 3.5 juta barel per bulan.
"Naptha merupakan material pokok yang akan di-
blending dengan RON 92 sehingga menjadi premium RON 88," katanya.
Karena RON 92 yang dihasilkan kilang Pertamina terbatas, maka pemerintah perlu mengimpor. Hal ini justru akan menaikkan biaya produksi BBM Pertamina. Akibatnya, pesaing Pertamina, yakni SPBU asing, kian merajalela. Apalagi mereka tidak punya kewajiban dan kemauan untuk supply bbm ke pelosok tanah air.
"Pesaing Pertamina yang ada saat ini hanya memilih atau mau jualan BBM hanya di kota kota besar saja. Asing dan swasta nasional lebih memikirkan untung dan nyaris tidak bersedia berkorban buat kepentingan masyarakat dengan jualan BBM di pelosok pelosok terpencil di tanah air," jelasnya.
Seperti diketahui, SPBU asing begitu mudah mendirikan pom bensin di negeri ini. Menurutnya, tidak ada syarat-syarat khusus bagi mereka dalam bangun SPBU non subsidi. Sementara ketika Pertamina ingin bangun SPBU di Kuala Lumpur dan Serawak saja harus memenuhi berbagai syarat berat.
"Seharusnya Pemerintah buat aturan resiprokal. Asing boleh saja bangun SPBU di sini, dan ketika asing bangun satu SPBU di sini maka Pertamina harus pula bisa bikin outlet BBM di negeri mereka," jelasnya.
"Ini baru
fair. Tapi sayangnya pemerintah
kok tidak punya inisiatif seperti itu," imbuhnya.
Menurut dia lagi, jika premium RON 92 ditetapkan sebagai BBM bersubsidi, maka bisa dipastikan orang-orang kaya akan menggunakan premium RON 92 subsidi. Begitu juga dengan sepeda motor yang selama ini banyak menggunakan Pertamax biasa RON 92 non subsidi. Dipastikan BBM RON 92 bersubsidi akan kembali menjebolkan subsidi pemerintah, tukasnya.
[wid]
