Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengklaim bahwa apa yang disampaikannya pada 2013 lalu selaku Ketua APEC ternyata benar terjadi sekarang.
Ia menyampaikan bahwa semua negara "emerging economies", termasuk Indonesia, akan menghadapi tantangan yang berat. Tantangan itu antara lain berupa pelambatan pertumbuhan, menurunnya nilai tukar, jatuhnya harga komoditas pertanian dan mineral.
"Kembali terhadap apa yang saya sampaikan di tahun 2013, ternyata terjadi betul. Di antaranya nilai tukar kita merosot, bahkan lebih tajam," tulis SBY dalam akun twitternya Kamis dinihari (18/12).
Lewat media sosial, SBY juga mengkritik cara kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang mencari kambing hitam dalam menghadapi anjloknya nilai rupiah. Baca:
SBY: Rupiah Anjlok, Menteri Jokowi Cari Kambing Hitam dan
SBY: Mengerti Situasi Dunia, Saya Tidak Memberikan Angin SurgaSBY mengungkapkan bahwa selama dua bulan terakhir dirinya pensiun dari jabatan presiden, ia tetap aktif berdiskusi dengan para pemimpin politik, bisnis dan ekonomi, baik di tanah air maupun di luar negeri, antara lain di Seoul (Korea Selatan), Hongkong, Singapura dan Chongqing (China).
"Ketika menanyakan ekonomi Indonesia tahun 2015, saya jawab secara logis dan realistik. Tetap positif, tetapi hati-hati. Tapi saya selalu sampaikan optimisme Presiden Jokowi dan pemerintahannya akan bisa mengatasi tantangan ekonomi di tahun-tahun sulit ini," ungkap SBY.
Bagaimanapun, lanjut SBY, ekonomi Indonesia dalam jangka panjang tetap cerah. Peluang meningkatnya pertumbuhan, investasi dan perdagangan juga kuat.
"Kembali ke soal jatuhnya nilai tukar rupiah kita, rakyat tidak perlu terlalu panik. Pasar tidak perlu terlalu cemas. Selalu ada solusinya," katanya.
Yang penting baginya, pemerintah tetap punya "
sense of crisis", segera menentukan solusi, "
policy response" dan aksi nyata yang jitu. Rakyat dan pasar dalam maupun luar negeri sungguh menunggu penjelasan, kebijakan dan langkah-langkah cepat.
"Sekali lagi, rakyat Indonesia jangan cepat pula salahkan pemerintah. Beri Pak Jokowi kesempatan dan berikan pula dukungan untuk atasi masalah ini. Tentu saja, pemerintah pun tak perlu gemar menyalahkan pihak lain. Sejak 20 Oktober 2014 tugas dan tanggung jawab sudah berada di tangannya," urai SBY.
[ald]
