Ada Apa Politisi Senayan Sarankan Pertamina Jajaki Impor Minyak Di AS

Politisi Senayan mengusulkan PT Pertamina (Persero) membuka kantor dagang di Amerika Serikat (AS). Proses pendirian kantor dagang bisa melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pertamina daripada berkutat soal perdebatan Petral dan lainnya, lebih baik berinisiatif membangun kantor dagang di AS untuk menjajaki impor minyak murah dari AS," kata anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi di Jakarta, kemarin.

Bobby menilai, pendirian kantor dagang cukup penting. Sebab, fluktuasi harga minyak dunia yang anjlok saat ini lebih banyak dipengaruhi kelebihan produksi minyak di AS. Penemuan 20.000 sumur baru di AS telah menyebabkan bergesernya pengaruh OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) atau Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi dalam penentuan harga minyak dunia.

"OPEC walau sudah mengurangi produksinya, tetap sulit membendung laju produksi minyak di Amerika. Stok minyak mereka sekarang melimpah, sehingga memicu harga minyak dunia anjlok lebih 30 persen," jelas Bobby.

Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR ini mengatakan, Indonesia seharusnya mengambil kesempatan melimpahnya stok minyak AS untuk mengamankan stok minyak dalam negeri. Impor minyak untuk memenuhi stok merupakan keniscayaan, karena produksi minyak nasional sudah tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri.

Menurut Bobby, saat ini perusahaan trader minyak dunia dari Jepang dan Korea telah merelokasi karyawan ke Houston, Texas, AS, untuk membuka kantor dagang di negara itu. Pertamina harusnya ikut melihat peluang itu.

Dia berharap, perdebatan sektor produksi menyangkut pembangunan kilang baru, Petral dan lain sebagainya tidak membuat Pertamina lengah dalam melihat peluang.  

"Indonesia saat ini 50 stok minyaknya diimpor dengan harga yang keefisienan diperdebatkan. Kalau di Amerika ada penjual minyak yang lebih murah, kenapa tidak kita beli,"  ujarnya.

Dia meminta publik tidak berprasangka buruk jika Pertamina membangun kantor dagang di AS. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, proses pembangunan kantor dagang bisa melibatkan KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan disertakannya KPK dan BPK transparansi dapat terwujud. Publik tidak jadi berpikir macam-macam,” katanya. ***