Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar VIII di Jakarta, Djan Faridz berharap, dualisme kepemimpinan di internal Partai Kabah segera diakhiri.
Bekas Menteri Perumahan Rakyat itu membuka ruang islah dengan PPP versi Muktamar di Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy alias Romy.
"Mereka bagian dari PPP, Insya Allah bisa bergabung kembali. Kami terbuka untuk mereka kembali ke jalan yang benar," kata Djan Faridz kepada Rakyat Merdeka di di Jakarta, Senin (15/12).
Djan Faridz mengungkapkan, mayoritas Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP se-Indonesia sepakat untuk mengembalikan soliditas kepemimpinan internal partai. Makanya sudah dibentuk tim khusus untuk menengahi dan mempercepat islah di tubuh PPP.
"Sudah ada tim diskusi untuk mengembalikan mereka ke rumah besar umat Islam. Kembali melanjutkan cita-cita perjuangan PPP," paparnya.
Berikut kutipan selengkapnya:Sebelum terjadi dualisme kepemimpinan, DPP PPP telah melakukan islah, tapi konflik lagi. Kenapa begitu?Islah memang sudah pernah terjadi. Tapi, masih ada yang salah mengerti tentang prosesnya. Mudah-mudahan, mereka mau mengerti dan berusaha untuk memahami. Kami masih terbuka untuk mereka kembali ke jalan yang benar.
Bagaimana upaya komunikasi yang dilakukan?Sejauh ini komunikasinya berjalan bagus, nggak ada masalah. Semua teman kok.
Adakah batas waktu untuk merealisasikan niat tersebut?Mayoritas peserta Mukernas PPP yang lalu menginginkan, islah terlaksana sebelum keluarnya putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Ini bertujuan untuk menjaga keutuhan partai, mencegah adanya pihak yang tersakiti dengan putusan tersebut. Alangkah baiknya jika masalah ini bisa diselesaikan sebaik-baiknya.
Pemerintah sejauh ini berpihak kepada siapa?Saya tidak melihat pemerintah berpihak ke kanan atau ke kiri. Saya percaya, pemerintah berdiri di tengah. Sejauh ini, mereka mematuhi hukum. Buktinya, Menkumham mematuhi putusan PTUN.
Apakah tidak ada kecurigaan atau antisipasi terhadap intervensi pemerintah?Nggak. Saya tidak melihat adanya intervensi.
Sebagian kalangan menduga pemerintah 'bermain' di tengah kekisruhan di PPP dan Golkar. Komentar Anda?Rakyat Indonesia yang nggak mengerti politik, mungkin melihat adanya campur tangan pemerintah di PPP dan Golkar. Tapi, saya nggak melihat itu.
Yang terjadi adalah adanya ambisi kekuasaan dari sekelompok oknum di internal partai yang ditunggangi oleh "tanda petik".
Siapa tanda petik yang Anda maksud?Soal itu kami nggak boleh bicara. ***
