Jika kita jalan-jalan ke DPR saat-saat ini, maka jangan harap bisa menemukan foto Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK. Padahal, saat pemerintahan ini masih dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, di setiap sudut komplek parlemen yang terletak di Senayan, Jakarta Selatan ini, selalu berjejer foto-foto gagah jenderal purnawiran bintang empat itu, bersama profesor ekonomi UGM, Boediono.
Kenapa sekarang di DPR tidak ada foto Presiden Jokowi dan Wapres JK? Apa karena hal ini berkaitan dengan dikuasainya parlemen oleh kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yang nyata-nyata berseberangan dengan pemerintah?
Pimpinan DPR menjawabnya dengan tegas tapi normatif. Dulu wajib, sekarang tidak, siapapun presidennya, karena undang-unÂdangnya tidak wajib maka seperti itu,†kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, beberapa waktu lalu. UU yang dimaksud politisi DeÂmokÂrat ini yaitu UU MD3.
Pandangan serupa juga diÂsamÂpaikan Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra, Fadli Zon. BahÂkan, Fadli memastikan, seÂanÂdaiÂnya yang sekarang jadi presiden itu adalah Prabowo Subianto, dan parlemen tetap dikuasai KMP, tetap saja foto presiden dan wakil presiÂden tidak akan dipasang di DPR.
Kenapa demikian? Berikut peÂnuturan Fadli kepada
Rakyat MerÂdeka, Jumat (12/12).
Apa alasan DPR tak memaÂsang foto Presiden Jokowi dan Wapres JK?Memang, tidak ada kewajiban untuk memasangnya. Karena yang wajib itu cuma lambang neÂgara. Dalam Undang-Undang MD3, lambang negara itu adalah Garuda Pancasila. Tapi foto presiden dan wakil presiden itu bukan lambang negara. Itu sesuai dengan keinginan kita saja. Nah, di parlemen di seluruh dunia tidak ada foto presiden itu ada di dalam gedung parlemen mereka. Coba dicari fotonya Obama di gedung Capitol, satupun nggak ada.
Apa karena nyontek di neÂgaÂra lain atau ada alasan lainnya?Ini bentuk dari daulat rakyat. Check and ballances. Nah termaÂsuk yang berpendapat tidak perlu ada foto presiden.
Kalau yang terpilih di Pemilu Presiden kemarin adalah PraÂbowo Subianto yang juga bos Anda, apa tetap fotonya tak akan dipasang di DPR?Walaupun presiden yang terÂpilih kemarin pak Prabowo seÂkaÂlipun, tetap tak akan dipasang.
Jadi tidak ada perasaan senÂtimen karena yang sekarang jadi presiden adalah Jokowi yang telah mengalahkan jaÂgoan Anda di Pilpres?Ini untuk menegakkan daulat rakyat. Bukan karena sentimen. Parlemen itu sejajar dengan insÂtiÂtusi kepresidenan.
Apa di semua tempat di DPR tak boleh ada foto presiden dan wapres?Untuk ruang display, kayak dipajang di sini (di ruang lobby DPR) tidak ada masalah.
Yang dilarang di tempat mana saja?Di ruang-ruang rapat tidak boleh.
Kenapa tuh?Jangan sampai mempengaruhi keputusan-keputusan rapat.
Perasaan ada yang aneh deh, di zaman Pak SBY dan presiden-presiden sebelumnya boleh-boleh saja...Iya tradisinya memang begitu. Tapi kami kan ingin juga memÂbuat tradisi baru. Bahwa parleÂmen dan institusi itu adalah sejajar.
Pengalaman Anda apa perÂnah ada komplain dari tamu negara melihat di gedung DPR tak ada foto presiden?Justru, ada tamu-tamu dari luar negeri bingung saat bertandang gedung DPR, kok ada foto presidennya di sini.
Pesan apa yang ingin Anda sampaikan terkait hal ini?Kita harus mengerti bagaimana bernegara, sekali lagi ini bukan karena sentimen, tidak. Ini adalah ranah legislatif, dari kamar yang berbeda. Itulah manifestasi dari trias politika.
Sekarang soal Perppu PilÂkada, bagaimana sikap GeÂrindra? Soalnya, anggota KoaÂlisi Merah Putih seperti PPP, PAN dan Golkar menyatakan akan menÂdukung Perppu terÂsebut.Begini ya, di Gerindra ada pro-kontra. Saya kira hampir semua partai ada pro kontra terhadap hal ini. Itu hal yang biasa saja. Tapi pada akhirnya yang diambil adaÂlah keputusan partai melalui frakÂsinya di DPR. Kan itu yang akan menentukan. Jadi pro-kontra itu biasa saja. Di dalam semua partai, saya pikir ada perbedaan pendaÂpat soal Pilkada ini. ***
