Ferry Juliantono: Saya Takut Tidak Konsisten Dengan Apa Yang Saya Perjuangkan

Masih ingat Ferry Juliantono? Dia aktivis yang pernah dipenjara karena menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun 2008.

Saat pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM, Ferry kembali bersuara lantang mela­ku­kan penolakan. Sebab, kata dia, kebijakan itu menyengsa­rakan rakyat.

Untuk membicarakan kenaikan harga BBM, ratusan tokoh dan aktivis gerakan dari berbagai organisasi, berkumpul di Rumah Makan Pulau Dua, Senayan pada Selasa siang, 9 Desember 2014.

Tidak ketinggalan pimpinan se­rikat-serikat buruh dan maha­siswa juga turut hadir.

Pertemuan diisi dengan dis­kusi publik Kilas balik Gerakan Rakyat Menolak Kenaikan BBM”. Pertemuan ini digagas Ferry Juliantono, tokoh pergera­kan yang pernah dipenjara pada tahun 2008 karena dituduh mela­kukan makar oleh Presiden SBY. Apa tujuan dari pertemuan? Berikut kutipan wawancara dengan Ferry Juliantono:

Apa latar belakang acara Kilas Balik Gerakan Rakyat Menolak Kenaikan BBM”?
Bagi elite politik, persoalan BBM hanyalah sekadar persoalan angka, masalah statistik yang setiap tahun terus mengalami hal yang sama, yaitu alokasi kuota BBM subsidi habis atau harga minyak dunia naik. Padahal, inti dari persoalan BBM yang muncul ada­lah kuatnya ideologi peme­rintah yang berpandangan neoli­beral untuk mendorong dicabut­nya subsidi BBM bagi rakyat, sehingga harga BBM bisa mengi­kuti harga pasar.

Momentum gerakan menolak kenaikan BBM tahun 2008 men­jadi relevan untuk kita con­toh. Gelora semangat perjuangan para aktivis pada saat itu  tetap sama ketika Peme­rintahan Jokowi  menaikkan harga BBM dengan mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat.

Memang apa yang salah dari kebijakan ini?
Pertama, basis data orang mis­kin yang dijadikan alasan untuk dikompensasi patut dipertanya­kan validitasnya. Kritik orang ter­hadap SBY mengenai data orang miskin tidak diperbaharui terle­bih dahulu tetap tidak dilakukan pa­da pemerintahan sekarang, se­hingga dipastikan pendistribu­sian kompensasi ini salah sasaran.

Kedua, pengumuman pemerin­tah menaikkan harga BBM di­lakukan pada saat harga minyak dunia sedang turun. Ketiga, mo­men ini dilakukan bertepatan de­ngan akan disesuaikannya bebe­rapa harga kebutuhan pokok dan juga penyesuaian upah minimum daerah yang mengakibatkan tekanan inflasi dan naiknya biaya hidup melampaui pendapatan masyarakat banyak.

Jadi, apa maksud acara ini sesungguhnya?
Harus ada lagi pihak yang mengingatkan agar pemerintah bisa menurunkan kembali harga BBM sesuai dengan kemampuan masyarakat. Presiden Jokowi tidak usah malu-malu menurun­kan harga BBM.

Kalau Jokowi tidak mau nurunkan harga BBM bagamana?
Kalau se­makin bersikukuh, dia akan berhadapan dengan reaksi dan protes dari rakyat yang se­lama ini terkena dampak kenai­kan harga BBM tersebut.

Tahun 2008 DPR sempat menggagalkan Pansus menyi­kapi  kenaikan harga BBM, Anda masih ingat?
Harusnya Pansus tersebut merupa­kan pintu kons­titusional untuk dilakukan­nya audit in­vestigasi pengelolaan minyak dan gas.

Sekarang DPR gulirkan hak interpelai...
Hak interpelasi soal BBM  harus dikawal agar tidak ber­henti seperti yang sudah-sudah atau hanya menjadi bargaining politik. . Harus ada ke­sadaran kolektif tentang ini. Ber­satunya para aktivis dari ber­bagai elemen serta meratanya per­gerakan menolak kenaikan BBM dihampir semua daerah pada tahun 2008 bisa menjadi catatan bagi kaum pergerakan yang akan melakukan hal yang sama, saat ini.

Apa gerakan ini akan men­jatuhkan Jokowi?
Jangan terlalu jauh melihat gerakan yang menolak kenaikan harga BBM ini, karena sesung­guh­nya masalah ini memang se­la­lu terjadi dan belum ada ja­wabannya. Persoalan Migas ini sampai sekarang selalu tertutup, kita tidak tahu sebenarnya biaya produksinya berapa.

Oleh karena itu pemerintah harus instropeksi khusus masa­lah ini, bukannya ketakutan ten­tang kekuasaan.

Tidak takut dipenjara lagi?
Saya lebih takut kalau saya tidak konsisten dengan apa yang pernah saya perjuangkan. ***