Kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta belum juga tuntas ditangani Kejaksaan Agung. Korupsi yang merugikan anggaran DKI Jakarta Rp 1,086 triliun itu belum menyeret aktor intelektualnya ke meja hijau.
Politisi senior yang juga ekonom Indonesia Fuad Bawazier menilai, apabila kasus Transjakarta tidak bisa dituntaskan penegak hukum maka dapat ditempuh lewat jalur politik.
"Bisa melalui jalur politik di DPR, di mana DPR kemudian meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit khusus atas kasus itu," ungkapnya dalam seminar bertajuk 'Kajian Hukum Atas Kasus Transjakarta' di kampus Universitas Bung Karno, Jakarta, Senin (15/12).
Menurut Fuad, DPR dapat menggunakan hak interpelasinya apabila menemukan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kapasitasnya sebagai gubernur DKI Jakarta saat kasus itu terjadi.
"Dalam kasus ini sulit untuk meragukan keterkaitan gubernurnya. Memang perlu dibentuk tim independen. Ini musti disuarakan terus agar tidak berhenti seperti kasus-kasus yang lain," bebernya.
Fuad meyakini, jalur politik yang ditempuh kemungkinan besar berhasil karena akan mendapat dukungan luas publik.
"Kalau jalur politik juga tidak jalan ini berbahaya, karena biasanya akan ada perlawanan atas dasar ketidakadilan," tegas Fuad yang pernah ikut membidani lahirnya Partai Hanura.
