Kinerja Buruk Pemprov DKI Terulang pada 2014

Pelaksanaan APBD DKI Jakarta tahun 2014 adalah kinerja yang paling buruk dalam catatan perjalanan tata kelola pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Bukan hanya dalam sejarah pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga terburuk dari seluruh pemerintahan daerah di Indonesia.

Penilaian ini berdasar pada penyerapan dan pendapatan APBD yang terealisasi sampai awal Desember. Penyerapan anggaran berada pada posisi 36,07 persen. Sedangkan dalam hitungan minggu, pelaksanaan anggaran akan memasuki masa tutup buku. Sangat tidak masuk akal dengan sisa waktu yang ada tersebut dapat menyerap 63,93 persen sisa anggaran.

Hal ini ditegaskan Koordinator Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) Jakarta, Sahat D. Manullang, dalam rilis yang diterima redaksi.

KP3I menyatakan, rendahnya penyerapan anggaran dan kinerja Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sudah terjadi pada tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2013). Sampai akhir November 2013, penyerapan anggaran berada pada posisi 55,2 persen. Namun pada laporan akhir tahunan (LKPD) DKI Tahun 2013, realisasi penyerapan anggaran mencapai 82,23 persen atau senilai 38,30 triliun dari 46,57 triliun.

Tetapi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, dalam pengelolaan APBD terdapat banyak permasalahan dan temuan ketidakwajaran. Dari realisasi belanja 38,30 triliun tersebut, alokasi belanja untuk uang persediaan sebesar Rp 9,29 triliun dan terdapat 86 temuan yang nilainya mencapai Rp 1,54 triliun. Temuan tersebut adalah indikasi kerugian Rp 85,36 miliar, potensi kerugian Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan Rp 95,01 miliar dan pemborosan Rp 23,13 miliar.

"Berdasarkan pemeriksaan tahun 2013 dan kinerja pada tahun 2014 (sampai awal Desember) tersebut, dapat kami simpulkan bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki kinerja yang rendah dan merupakan kejadian yang berulang pada tahun 2014," katanya. [ald]