Berita

martin hutabarat/net

Martin: Penggantian Direksi Garuda Sangat Tepat

SABTU, 13 DESEMBER 2014 | 20:10 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi pergantian Direksi Garuda.

Kinerja Garuda yang selama ini dirasakan masyarakat bisa bersaing dengan perusahaan penerbangan dalam negeri lainnya, ternyata menyimpan neraca keuangan yang dibayangi  kerugian besar dan berpotensi mengganggu kinerja perusahaan.

Anggota DPR, Martin Hutabarat, mengungkapkan beberapa alasan dukungannya terhadap langkah penyegaran di maskapai Garuda.


Sebelumnya, pelarangan yang dilakukan Menteri BUMN, Rini Sumarno, terhadap Direksi BUMN untuk menggunakan kelas Bisnis dalam setiap penerbangan diprotes oleh Garuda karena berpotensi mengurangi pendapatannya.

"Ini menunjukkan bahwa penghasilan Garuda selama ini masih banyak tergantung dari keistimewaannya yang digunakan pegawai negeri dan BUMN," kata Martin dalam pesan elektronik yang diterima Kantor Berita Politik , sesaat lalu (Sabtu, 13/12).

Dia melanjutkan, masyarakat yang selama ini mendukung Garuda agar maju menjadi perusahaan terkemuka dengan membeli saham Garuda pada saat go public ternyata banyak yang menelan kecewa. Penyebabnya, sejak saham Garuda dijual kepada umum 4 tahun lalu, sampai sekarang harga sahamnya selalu jauh di bawah harga perdana.

"Ini akibat laporan keuangan Garuda yang selalu merugi," sebut Martin.

Oleh karena itu, tambah Martin, pergantian Dirut Garuda, Emirsyah Satar, dan penyegaran seluruh Direksi adalah sangat tepat dilakukan oleh Menteri BUMN.

"Ini agar kinerja yang melambat jangan sampai merembes pada kinerja BUMN yang lain akibat terlalu lamanya seseorang menjabat Dirut BUMN," pungkas Martin. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya