Rencana kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ke Papua untuk merayakan Natal bersama ribuan warga di sana menjadi kontroversial menyusul kasus penembakan hingga tewas oleh aparat keamanan terhadap sejumlah warga Papua di Kabupaten Paniai, Papua, awal pekan ini.
Rencananya, Jokowi akan ber-Natal bersama masyarakat di lapangan Papua Bangkit, Lanud Sentani, Kabupaten Jayapura, pada 27 Desember medatang. Baca: Diprediksi, Dua Juta Orang Hadiri Natal Nasional Pertama di Papua
Tetapi, beberapa hari lalu, sejumlah pimpinan Gereja yang tergabung dalam Forum Oikumens Gereja-Gereja Papua, dengan tegas menolak rencana kedatangan Presiden Jokowi untuk menghadiri perayaan Natal Nasional di Jayapura, Papua. Aspirasi kelompok Gereja ini diwakili Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, Pdt. Dr. Benny Giay; Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Pdt. Socratez Sofyan Yoman; dan Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) Papua, Pdt. Selvi Titihalawa, dalam jumpa pers di kantor P3W, Padang Bulan, Kota Jayapura, dua hari lalu.
Pdt. Benny Giay menyatakan bahwa pimpinan Gereja dengan tegas menolak kedatangan Presiden Jokowi yang akan merayakan Natal di tengah duka dan penderitaan rakyat Papua, secara khusus warga Paniai. Apalagi perayaan Natal itu akan menghabiskan dana puluhan miliar. Mereka sesalkan, meski Jokowi sudah pernah datang ke Papua, aksi penculikan, pembunuhan dan pembantaian orang asli Papua masih terus terjadi. Karena itu tidak ada artinya Presiden Indonesia merayakan Natal di tanah Papua. Baca:
Komnas HAM: Penembakan Paniai Memiliki Unsur Kesengajaan"Rakyat Papua sedang berduka karena pembantaian di Paniai, sedangkan Jokowi ingin merayakan Natal di Jayapura dengan habiskan dana puluhan miliar. Damai apa yang Jokowi mau bawa? Kami dengan tegas menolak kedatangan Jokowi di Papua," ungkapnya, seperti diberitakan
JPNN.
Pdt. Titihalawa menjelaskan alasan Gereja menolak kedatangan Presiden Jokowi karena negara belum mengambil tindakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan aparat keamanan yang melakukan pembantaian terhadap lima warga sipil di Paniai.
Menurut dia, di era pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, seorang presiden selalu memberikan pernyataan jika ada kejadian luar biasa, terutama penembakan terhadap warga sipil. Situasi berbeda dengan saat ini di mana sama sekali tidak ada pernyataan dari Presiden Jokowi.
Namun suara penolakan itu diimbangi dengan kelompok yang menoleransi kehadiran Jokowi. Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua Pdt. Albert Yoku,S.Th mengungkapkan bahwa GKI di Tanah Papua siap menyambut kedatangan Presiden dan rombongan.
Pernyataan dia sekaligus mengklarifikasi pernyataan Pdt. Selvi Titahalawa yang mengatasnamakan perwakilan GKI di Tanah Papua ikut menolak Jokowi.
"Pernyataan Pdt. Selvi Titihalawa itu tidak benar, karena kami tidak pernah memberikan mandat kepada dia. Dia itu pendeta yang telah dipensiunkan oleh GKI dan pendeta itu tidak punya hak untuk mengeluarkan pernyataan atas nama GKI di tanah Papua," ungkapnya kepada
Cenderawasih Pos (Grup
JPNN) di kantor Sinode GKI Argapura, Jumat (12/12).
Menurut Pdt. Albert Yoku, GKI di tanah Papua pada intinya menyambut baik kedatangan Presiden Jokowi untuk datang melaksanakan Natal bersama dengan pemerintah dan masyarakat di Papua. Apalagi pihaknya juga menjadi panitia Natal Nasional tanggal 27 Desember.
[ald]
