Dukung Transparansi, SKK Migas Bangun Sistem Operasi Terpadu

Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Mi­gas) Gde Pradnyana mengata­kan, pihaknya terus berupaya me­lakukan perbaikan penga­wasan kepada Kontraktor Kon­trak Kerja Sama (KKKS) ma­u­pun untuk internal.

Terkait pengawasan kepada para KKKS, pihaknya saat ini sedang membangun Sistem Operasi Terpadu (SOT) yang mengintegrasikan semua data pada KKKS dengan sistem di SKK Migas secara real time.

Ini bagian dari kami untuk membangun transparansi dan akuntabilitas,” ujar Gde di Jakarta, kemarin.

Hasilnya, lembaga pengawas KKKS ini menerima tiga Sus­tai­nability Reporting Award 2014 untuk laporan keber­lanjutan yang diserah­kan Na­tional Centre for Sustainability Re­porting (NCSR).

Tiga award yang diterima SKK Migas yakni Commen­da­tion for First Year Report Award; Commendation for First Time G4 Report Award dan Commen­dation for The Most Impressive Government Institution Report.

Ketua Tim Juri Sustainability Reporting Award yang meru­pakan bekas Menteri Lingku­ngan Hidup Sarwono Kusu­maat­madja memberikan apre­siasi atas keikutsertaan SKK Migas dalam ajang itu.

Ini satu hal yang harus kita syukuri. Di tengah semua ma­salah, SKK Migas tidak ber­sembunyi tetapi bersikap ter­buka melalui laporan ini. Me­nurut saya ini istimewa karena bersikap terbuka akan meno­long proses perbaikan ke de­pan,” ujar Sarwono.

Menurutnya, dewan juri yang terdiri dari para ahli dari berbagai universitas terkemuka menilai laporan keberlanjutan yang diserahkan SKK Migas sudah memenuhi persyaratan dan kriteria ketat yang ditetap­kan dalam anugrah ini.

Chairman NCSR Ali Darwin berharap semakin banyak lem­baga negara yang mengikuti langkah ini, karena di negara lain laporan keberlanjutan tidak hanya dilaporkan oleh korpo­rasi, tetapi juga pemerintah kota, departemen dan lembaga pemerintah lainnya.

NCSR merupakan organisasi non profit yang didirikan pada 2005 oleh lima organisasi terkemuka, yaitu Ikatan Akun­tan Manaje­men Indonesia (IAMI), Forum for Corporate Governance in Indo­nesia (FC­GI), Komite Na­sional Kebi­jakan Governance (KN­KG), Aso­siasi Emiten In­donesia (AEI) serta Indo­nesian-Nether­lands Associa­tion (INA).

Sebelumnya, SKK Migas dan 71 KKKS juga telah mene­rima apresiasi atas partisipa­sinya dalam mendukung Indo­nesia menjadi negara taat azas transparansi atau Extractive Industries Transparency Ini­tiative (EITI) Compliant Coun­try dari Kementerian Koor­dinator Bidang Perekono­mian. ***