Siti Hediati Hariyadi: Pengurus DPD I & DPD II Yang Hadiri Munas Tandingan Akan Dibekukan

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar akan memberi sanksi tegas kepada pengurus DPD I (tingkat Provinsi) dan DPD II (tingkat kabupaten/kota) yang menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) tandingan yang digelar di Ancol, Jakarta.    

Pengurus DPD I atau DPD II yang datang ke Munas itu akan dibekukan. Mandatnya akan di­ambil alih oleh struktur di atas­nya,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas di Bali, Siti Hediati Hariyadi,  kepada Rakyat Merdeka, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/12).

Seperti  diketahui, Presidium Pe­nye­lamat Partai Golkar yang dikomandoi Agung Laksono  menggelar Munas IX Partai Golkar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, (6/12).

Anggota Presidium, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, sejumlah pengurus Golkar daerah mendapat ancaman dari kubu Ical (Aburizal Bakrie) jika meng­hadiri Munas tersebut.

Mbak Titiek, sapaan akrab Siti Hediati Hariyadi selanjutnya mengatakan, Munas IX Golkar di Nusa Dua, Bali, Minggu (30/11) hingga Rabu (3/12) berlangsung demokratis dan sesuai aturan.

Munas tandingan nggak ada dasar hukumnya, nggak punya legitimasi,’’ ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Menurut Presidium Penyela­mat Partai Golkar, pemilik hak suara dari DPD I dan DPD II yang hadir di Munas Bali mendapat ancaman, tanggapan Anda?
Nggak ada yang diancam. Semua keputusan yang diambil dalam Munas, ditanyakan, diba­ca­kan dan disetujui semua pe­serta. Semua berlangsung de­mo­­kratis dan sesuai aturan. Munas di Bali dihadiri 100 persen pe­me­gang hak suara dan kepu­tusan yang diambil disepa­kati ber­sama.

Apa ada ancaman atau lara­ngan terhadap pemilik hak suara untuk menghadiri Mu­nas tandingan?
Nggak ada ancaman. Sanksi bagi DPD I, DPD II atau pemilik hak suara yang menghadiri Mu­nas tadingan, disepakati dalam Munas.  Munas di Bali memutus­kan, jika ada peserta Munas atau pemilih hak suara yang meng­ha­diri Munas ilegal akan diberi sank­si berupa pembekuan. Man­datnya akan diambil alih oleh struktur di atasnya.

Saat ditanya apakah keputusan itu disetujui, semuanya setuju. Ka­lau ada yang tidak setuju, ya protes dong. Itu bukan ancaman, itu keputusan Munas.

Munas di Bali  sesuai prosedur, sesuai AD/ART partai, dan ber­jalan secara demokratis.

Hasil Munas di Bali, Anda didaulat sebagai wakil ketua umum,  bagaimana masa de­pan Golkar?
Saya optimistis dengan ke­pe­ngu­rusan baru. Strukturnya lebih ramping dan diisi orang-orang yang tepat. Makanya saya opti­mistis Golkar menjadi lebih baik.

Tantangan Pemilu 2019 lebih berat karena pileg dan pilpres dilakukan bersamaan,  bisa­kah Golkar menghadapi tan­tangan itu?
Kami kan masih punya waktu. Kami akan berbenah, menyusun strategi mulai dari sekarang.

Melihat perolehan suara Golkar yang terus menurun, Langkah apa yang harus dilakukan?
Selalu ada harapan. Kami opti­mistis Golkar bisa kembali me­nang. Optimistis ke depan lebih baik. Rakyat pasti menilai gera­kan yang kita buat.

Dalam Munas Golkar di Bali, Anda kembali meperli­hatkan keharmonisan hubu­ngan de­ngan Ketua Umum Partai Ge­rindra, Prabowo Sibianto, ini bagaimana?
Ya, nggak masalah. Kami kan punya anak. Kami sama-sama membesarkan. Orang yang pisah kan nggak harus bermusuhan.

Bagaimana perkembangan hubungan Anda dengan Pra­bowo?
Pak Prabowo baik-baik saja. ***