KPK Diminta Selidiki Privatisasi Pertamina

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menyelidiki kepentingan di balik kebijakan pemerintah melakukan privatisasi PT Pertamina.

"Seharusnya kalau Menteri BUMN Rini Soemarno ngomong privatisasi KPK turun tangan, selidiki ini ada apa," kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi dalam diskusi bertajuk 'Pertamina di Bawah Ancaman Privatisasi dan Utang Luar Negeri' yang digelar di restoran Dapur Selera, Tebet, Jakarta (Minggu, 7/12).

Pasalnya, kata Adhie, sulit mengharapkan elit politik dalam upaya mencegah privatisasi atau penjualan saham Pertamina.

"Instrumen politik kita kontrolnya tidak jalan. DPR seluruh komisinya bermasalah, DPR sudah didelegitimasi," bebernya.

Adhie juga menyinggung soal Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) yang belum lama dibentuk pemerintah. Tim yang dipimpin ekonom Faisal Basri itu diyakini tidak dapat berbuat banyak dalam menghentikan praktik mafia migas di Indonesia.

"Tidak akan ada tindakan apa-apa. Tim itu seperti lembaga seminar yang mengiyakan bahwa mafia migas itu memang ada," jelasnya.

"Selama ini tidak ada kontrol. Dalam konteks migas itu paling rawan korupsi karena tidak bisa dideteksi," demikian Adhie.[dem]