Mewujudkan keluarga sehat dengan menekan angka kematian ibu hamil dan anak dinilai sebuah langkah awal yang efektif atas kerjasama yang dilakukan pemerintah dan Novartis.
Novartis sebagai perusahaan layanan kesehatan asal Swiss yang berbasis penelitian dan pengembangan produk, memperkenalkan program bisnis sosial di Indonesia yang dinamakan Keluarga Sehat.
Inisiatif Keluarga Sehat Novartis dimulai di India pada 2007, dan telah dijalankan di Kenya dan Vietnam. Selama 4 tahun terakhir, program Keluarga Sehat Novartis telah memberikan edukasi kepada 10 juta jiwa serta mendiagnosa kesehatan lebih dari 450.000 orang di pusat-pusat pelayanan kesehatan.
Keluarga Sehat akan diawali dengan upaya membangun kesadaran akan kesehatan ibu dan anak yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak.
Pada 2015, program Keluarga Sehat akan dilaksanakan di empat wilayah, yaitu Sukabumi, Bandung, Garut, dan Demak. Proyek percontohan pertama akan dilakukan di Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu daerah dengan angka kematian ibu dan anak yang tinggi di Indonesia.
Kepala Divisi Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Lily S. Sulistyowati, mengatakan bahwa program inovasi untuk menyambut MDG's 2015 harus segera dilakukan dalam memajukan kualitas kesehatan di Indonesia dengan menurunkan angka kematian yang lebih ddidominasi kaum perempuan.
"Untuk menekan angka kematian ibu hamil memang perlu kerja ekstra. Resiko kematian ibu hamil di negara berkembang, khususnya di Indonesia, itu 25 kali lipat," ujar Lily S. Sulistyowati di Bogor, kemarin (Kamis, 4/12).
Keluarga Sehat, dengan target melatih 12 ribu kader setiap bulannya, diharapkan dapat membuat masyarakat sadar pelayanan kesehatan apa yang sebenarnya dibutuhkan.
Sementara itu, Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, dr Albani Nasution, mengatakan pihaknya berusaha merangkul para "dukun beranak" di desa-desar. Dengan adanya peraturan daerah (perda) yang baru dikeluarkan pada tahun 2013, ia berharap persalinan dilakukan tetap dalam pengawasan ahli meski masih ada ibu-ibu hamil yang pergi ke dukun.
"Jadi, itu Perda kerjasama antara dukun dengan bidan. Kami imbau ke dukun kalau ada kasus persalinan dia wajib menghubungi bidan setempat untuk berkolaborasi dalam proses persalinan," ujar dr Albani.
Albani mengatakan, Perda itu mengatur insentif untuk dukun yang mau bekerjasama melakukan persalinan bersama bidang profesional. Insentif diberikan dari dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Sukabumi yang dibagi dua antara dukun dengan bidan terkait.
[ald]
