Sebetulnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diuntungkan oleh sikap Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie alias Ical dan partainya.
Ical yang menginstruksikan Fraksi Golkar di DPR RI menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang akhir masa jabatannya.
Hal itu dikatakan Ketua DPP Partai Gerindra, F.X. Arief Poyuono, kepada wartawan, Jumat (5/12).
"Keputusan Munas Partai Golkar menolak Perppu sangatlah tepat dan punya impact terhadap efisiensi APBN. Sebab, sepanjang tahun, dana yang dikeluarkan pemerintah untuk Pilkada Langsung sebesar 70 triliun. Artinya, jika dibagi 5 tahun setiap tahunnya 14 triliun dihabiskan untuk Pilkada langsung yang banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi rakyat," kata Arief.
Menurut dia, rencana menggelar "Pilkada tidak langsung" harus diapresiasi pemerintah yang sedang melakukan program efisiensi APBN, dan itu ditunjukkan presiden ketika menggunakan pesawat komersial kelas ekonomi dalam kunjungan kerja ke daerah. Juga lewat larangan rapat bagi pejabat publik dan BUMN di hotel-hotel.
"Jika dari penghematan Pilkada didapat 30 triliun rupiah, setiap tahun bisa dibangun 20 pelabuhan laut baru dengan biaya 1,5 triliun rupiah per pelabuhan. Maka, selama 5 tahun di era Jokowi dibangun 100 pelabuhan yang bisa mendukung program Poros Maritim," ujarnya.
Jika Jokowi dan PDIP bisa melihat peluang ini, lanjut Arief, seharusnya mereka mendukung penolakan Perppu nomor 1 Tahun 2014. Efek positif dari keberhasilan pembangunan 100 pelabuhan modern oleh pemerintah akan menciptakan efisiensi ekonomi Indonesia dan lapangan kerja .
"Di Pemilu 2019, PDIP bisa menaikkan perolehan suaranya dan Jokowi bisa terpilih tanpa harus membobol bank seperti kasus Bank Century, dan berbuat curang. Perlu dicatat, selama SBY memimpin, Pilkada Langsung hanya menghasilkan inefisiensi ekonomi. Tidak ada pelabuhan baru yang dibangun," ungkap Arief.
[ald]
