. Komisi VII DPR-RI geram terhadap Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said lantaran dua kali mangkir dari panggilan. Catatan sekretariat, Sudirman dua kali membatalkan raker dengan DPR yakni pada tanggal 27 November dan 4 Desember 2014.
Padahal, raker tersebut sangat penting terkait jawaban pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi di saat harga minyak dunia turun.
Wakil Ketua Komisi VII Ir. Mulyadi meminta Menteri ESDM harus bisa menghormati dan bekerjasama dengan lembaga DPR.
"Seharusnya sebagai pembantu Presiden, Menteri ESDM pilar utama memberikan penjelasan kepada DPR. DPR tidak habis pikir sudah dua kali Menteri ESDM mangkir ketika diundang raker," ujar politisi Demokrat ini, Jumat (5/12).
Terlebih kata Mulyadi, raker karena memasuki masa reses. Untuk itu bilamana ke depan Menteri ESDM menolak kembali untuk hadir raker DPR akan melakukan pemanggilan paksa.
"Sesuai UU No 17/2014 tentang MD3 Pasal 73 Ayat 4, bunyinya dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi saya minta hormati lembaga DPR, tentunya demi kebaikan rakyat," tegas Mulyadi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini menambahkan, masyarakat yang diwakilinya hanya ingin mengetahui apa alasan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM, di saat harga minyak mentah dunia merosot secara tajam.
"Negara-negara lain menurunkan harga minyaknya, bukan menaikkan seperti kita. Disisi lain pertambangan, impor minyak dari Angola yang kita menjadi isu hangat. Jangan hanya bisa menjelaskan lebih bagus dan menguntungkan, tapi tidak bisa menjelaskan. Disinilah peranan Komisi VII sebagai mitra kerja Menteri ESDM untuk mengetahui alasan kenaikan BBM tersebut," tandas Mulyadi yang periode lalu menjabat Wakil Ketua Komisi V.
[rus]
