Berita

Fuad Amin

Semakin Terbukti, Dinasti Politik Rentan terhadap Korupsi

JUMAT, 05 DESEMBER 2014 | 05:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kasus di beberapa daerah membuktikan dinasti politik selalu bersamaan dengan maraknya skandal korupsi. Dinasti politik di Bangkalan yang dikuasai Fuad Amin dan kini dilanjutkan putranya Imam Buchori (Bupati Bangkalan) dinilai memiliki kesamaan dengan kasus dinasti politik di Banten dan Riau.

"Dua itu seperti pinang dibelah dua, kami melihat korupsi dilakukan secara massif di setiap daerah yang memiliki kecenderungan politik dinasti," ujar Juru Bicara Konfederasi Organisasi Daerah Nusantara (KODE NUSA) Usep Mujani, Jumat (5/10).

Menurutnya, seharusnya dinasti politik benar-benar diatur sedemikian rupa agar penetrasi kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak melingkar dalam satu klan tertentu yang mengakibatkan tidak ada chek and blances dalam kekuasaan.

Diakuinya, Pasal 7 huruf q Perppu 1/2014 tentang syarat kepala daerah masih memungkinkan lahirnya dinasti politik meskipun sudah membatasi kekuasaan eksekutif. "Tapi sudah dianggap cukup membatasi dominasi politik di daerah," ungkapnya.

Selain itu, Kode Nusa juga mendesak Presiden Jokowi agar Polri lebih ditingkatkan perannya dalam memberantas korupsi. Karena berbeda dengan KPK, polri memiliki jaringan hingga di daerah-daerah.

"Polri memiliki kekuatan sumber daya yang cukup untuk memberantas korupsi di daerah, bukatikan pada masyarakat bahwa Polri siap perang dengan koruptor," tegas Usep

Ia juga mencatat ada tiga dinasti politik yang kekuasaannya berakhir karena berurusan dengan KPK. Pertama ada dinasti politik Banten yang dikuasai keluarga Ratu Atut Chosiyah, lalu dinasti politik Riau yang dikuasai Annas Maamun dan yang paling baru dinasti politik Bangkalan yang dikuasi Fuad Amin.

"Kami mahasiswa daerah dari Aceh sampai papua yang tergabung dalam kode nusa menyatakan perang dengan korupsi dan politik dinasti di daerah," pungkasnya.

Seperti diketahui, Fuad Amin mantan Bupati dan saat ini menjabat Ketua DPRD Bangkalan ditangkap di kediamannya Selasa (2/12) dini hari kemarin. KPK juga mengamankan tas berisi uang tunai lebih dari Rp 700 juta beserta sejumlah dokumen penting. Uang tunai tersebut diduga sebagai fee proyek penyaluran gas di Kabupaten Bangkalan. [zul]

Populer

Jejak S1 dan S2 Bahlil Lahadalia Tidak Terdaftar di PDDikti

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30

Lolos OTT, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Gugat Praperadilan Lawan KPK

Jumat, 11 Oktober 2024 | 17:23

Begini Kata PKS Soal Tidak Ada Kader di Kabinet Prabowo-Gibran

Minggu, 20 Oktober 2024 | 15:45

Muncul Desakan Prabowo Umumkan Titiek Soeharto Ibu Negara

Selasa, 15 Oktober 2024 | 10:55

Indonesia Vs Bahrain Imbang 2-2, Kepemimpinan Wasit Menuai Kontroversi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 00:59

Mantan Kepala Bakamla Angkat Bicara soal Polemik Coast Guard

Selasa, 15 Oktober 2024 | 12:41

Instagram Timbulkan Efek Candu, Meta Digugat Pengadilan Tinggi Massachusetts

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 17:38

UPDATE

Sempat Hilang Kesadaran, Pemain Asing Persib Dipastikan Dalam Kondisi Baik

Senin, 21 Oktober 2024 | 13:58

Pidato Prabowo soal Pangan dan Gizi Dinilai Kontradiksi

Senin, 21 Oktober 2024 | 13:46

Transaksi Mobile Banking BNI Meroket 230 Persen usai Beralih ke Wondr

Senin, 21 Oktober 2024 | 13:45

Menlu Sugiono Siap Seimbangkan Hubungan Bilateral dengan AS dan China

Senin, 21 Oktober 2024 | 13:43

Ini Fitur Istimewa Mobil Pindad MV3 Garuda Limousine Tunggangan Prabowo

Senin, 21 Oktober 2024 | 13:37

Israel Gempur Cabang Keuangan Hizbullah di Seluruh Lebanon

Senin, 21 Oktober 2024 | 13:26

Budi Arie Dorong Digitalisasi Koperasi

Senin, 21 Oktober 2024 | 13:24

Segini Harta Kekayaan Menteri yang Pernah Berurusan KPK

Senin, 21 Oktober 2024 | 13:22

Memahami Pidato Pelantikan Prabowo, Harapan Atau Demagogi?

Senin, 21 Oktober 2024 | 13:14

Mayor Teddy Jabat Seskab Meski Masih TNI Aktif, Begini Penjelasan Dasco

Senin, 21 Oktober 2024 | 12:59

Selengkapnya