Berita

Fuad Amin

Semakin Terbukti, Dinasti Politik Rentan terhadap Korupsi

JUMAT, 05 DESEMBER 2014 | 05:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kasus di beberapa daerah membuktikan dinasti politik selalu bersamaan dengan maraknya skandal korupsi. Dinasti politik di Bangkalan yang dikuasai Fuad Amin dan kini dilanjutkan putranya Imam Buchori (Bupati Bangkalan) dinilai memiliki kesamaan dengan kasus dinasti politik di Banten dan Riau.

"Dua itu seperti pinang dibelah dua, kami melihat korupsi dilakukan secara massif di setiap daerah yang memiliki kecenderungan politik dinasti," ujar Juru Bicara Konfederasi Organisasi Daerah Nusantara (KODE NUSA) Usep Mujani, Jumat (5/10).

Menurutnya, seharusnya dinasti politik benar-benar diatur sedemikian rupa agar penetrasi kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak melingkar dalam satu klan tertentu yang mengakibatkan tidak ada chek and blances dalam kekuasaan.


Diakuinya, Pasal 7 huruf q Perppu 1/2014 tentang syarat kepala daerah masih memungkinkan lahirnya dinasti politik meskipun sudah membatasi kekuasaan eksekutif. "Tapi sudah dianggap cukup membatasi dominasi politik di daerah," ungkapnya.

Selain itu, Kode Nusa juga mendesak Presiden Jokowi agar Polri lebih ditingkatkan perannya dalam memberantas korupsi. Karena berbeda dengan KPK, polri memiliki jaringan hingga di daerah-daerah.

"Polri memiliki kekuatan sumber daya yang cukup untuk memberantas korupsi di daerah, bukatikan pada masyarakat bahwa Polri siap perang dengan koruptor," tegas Usep

Ia juga mencatat ada tiga dinasti politik yang kekuasaannya berakhir karena berurusan dengan KPK. Pertama ada dinasti politik Banten yang dikuasai keluarga Ratu Atut Chosiyah, lalu dinasti politik Riau yang dikuasai Annas Maamun dan yang paling baru dinasti politik Bangkalan yang dikuasi Fuad Amin.

"Kami mahasiswa daerah dari Aceh sampai papua yang tergabung dalam kode nusa menyatakan perang dengan korupsi dan politik dinasti di daerah," pungkasnya.

Seperti diketahui, Fuad Amin mantan Bupati dan saat ini menjabat Ketua DPRD Bangkalan ditangkap di kediamannya Selasa (2/12) dini hari kemarin. KPK juga mengamankan tas berisi uang tunai lebih dari Rp 700 juta beserta sejumlah dokumen penting. Uang tunai tersebut diduga sebagai fee proyek penyaluran gas di Kabupaten Bangkalan. [zul]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

SOFA Siapkan Rp131 Miliar untuk Proyek Sampah Jadi Energi

Sabtu, 19 September 2026 | 14:14

Menimbang Kembali POD South Andaman

Sabtu, 19 September 2026 | 13:46

Prabowo Teriak “Free Palestine” Tiga Kali, Singgung Indonesia Tak Berdaya Bantu Palestina

Sabtu, 19 September 2026 | 13:45

HUT ke-81 TNI di Monas, Prabowo Dijadwalkan Jadi Irup

Sabtu, 19 September 2026 | 13:27

Kejagung Turun Tangan Kawal Proyek Jalan IKN Senilai Rp3,986 Triliun

Sabtu, 19 September 2026 | 13:24

Saham BMW Anjlok 4,46 Persen

Sabtu, 19 September 2026 | 12:59

Ratusan Hotel di Bali Bangkrut Lalu Dilego

Sabtu, 19 September 2026 | 12:36

Penanaman Pohon Bukti Nyata Kontribusi Alumni Unpad

Sabtu, 19 September 2026 | 12:17

Pasar Minggu Bakal Disulap Jadi Kawasan Terintegrasi, Investasinya Rp1 Triliun

Sabtu, 19 September 2026 | 12:13

Jarnas Prabowo-Gibran Minta Kebun Sawit Rakyat di Kawasan Hutan Tak Digusur

Sabtu, 19 September 2026 | 11:45

Selengkapnya