Berita

Hermanto/net

Politik

BBM Sudah Naik, PKS Ingatkan Jokowi Wujudkan Swasembada Pangan

RABU, 03 DESEMBER 2014 | 03:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Joko Widodo diingatkan agar tidak lupa tekadnya untuk mewujudkan swasembada pangan dalam waktu tiga tahun pasca dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM). Beberapa waktu lalu dihadapan para gubernur seluruh Indonesia, Presiden mengungkapkan target swasembada beras, kedelai dan jagung selama tiga tahun pertama masa pemerintahannya.  Dua tahun berikutnya diupayakan swasembada gula dan daging. Semua ini bisa diwujudkan, bila pemerintah berani menaikan harga BBM subsidi.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto dalam keterangannya, Rabu (3/12).

"Harga BBM sudah naik, sekarang saatnya membuktikan swasembada pangan bisa diwujudkan dalam tiga tahun. Tekad mewujudkan swasembada pangan dalam tiga tahun jangan hanya diwacanakan.  Tindaklanjuti segera dengan penyampaian perencanaan berikut anggarannya," kata Hermanto.


Menurutnya, jangan ada jeda antara penyampaian target dengan perencanaan. Presiden menyampaikan target mewujudkan swasembada pangan tiga tahun itu secara terbuka pada tanggal 4 November lalu. Sudah ada rentang waktu sebulan dari tanggal tersebut. Mestinya, dalam rentang waktu tersebut perencanaan sudah selesai.

Hermanto berpendapat, harus ada terobosan baru dalam perencanaan yang dibuat tersebut. "Kalau cara-cara yang digunakan dalam perencanaan tersebut masih sama dengan perencanaan kabinet sebelumnya maka hasilnya kurang lebih akan sama yaitu hanya akan swasembada dua komoditas saja yaitu beras dan jagung," terangnya.

Ia mengungkapkan, problem swasembada tiga bahkan lima komoditas sekaligus adalah soal keterbatasan lahan. "Komoditas-komoditas itu rebutan lahan.  Kalau di lahan tersebut bisa ditanam jagung maka bisa dipastikan dapat juga ditanam kedelai.  Kalau menanam jagung maka tidak menanam kedelai.  Kalau swasembada jagung maka tidak swasembada kedelai.  Ini yang terjadi di pemerintahan yang lalu," ujar Hermanto.

Ia menambahkan, bahwa hal ini sangat disadari oleh pemerintahan yang lalu. Untuk swasembada kedelai dibutuhkan tambahan lahan seluas 500 ribu hektar. Namun sampai akhir masa kerja pemerintahan yang lalu, tambahan lahan seluas itu tidak pernah bisa direalisasikan.  

"Tambahan lahan yang diperoleh hanya sekitar 13 ribu hektar saja. Agar swasembada 5 komoditas pangan kali ini berhasil maka harus ada terobosan cara memperoleh tambahan lahan yang signifikan," pungkas Hermanto. [rus]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya