Sebagai ekspresi kebebasan berpendapat, sah-sah saja ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) menolak Basuki T. Purnama memimpin Jakarta serta mendeklarasikan Gubernur tandingan. Namun, GMJ yang salah satu elemennya Front Pembela Islam, dinilai tidak memiliki alasan kuat yang dapat membenarkan aksi tersebut kecuali semata-mata alasan politik dan kebencian sektarianisme.
"Ini merusak tata demokrasi kita karena orang diprovokasi untuk mengingkari aturan main yang sudah disepakati," tegas Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Fajar Riza Ul Haq, dalam keterangannya (Senin, 1/12).
Makanya dia menilai, deklarasi Gubernur DKI tandingan oleh FPI Cs di depan Balaikota Senin siang mencerminkan kesempitan cara pandang berwarga negara. Karena pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu jelas-jelas sudah sesuai prosedur. Terlebih, Ahok terpilih secara demokratis sebagai Wakil Gubernur DKI mendampingi Jokowi pada pilkada tahun 2012 lalu.
Menurut kader Muhammadiyah ini, aksi GMJ tersebut mengeraskan sentimen-sentimen SARA yang membahayakan fondasi kebangsaan. Prinsip kebhinnekaan mutlak dilembagakan dalam institusi kenegaraan, terutama dalam kepemimpinan selama sejalan dengan semangat Pancasila. Yang disesalkan juga adalah sikap beberapa pimpinan DPRD DKI yang telah dijadikan celah pembenaran oleh kelompok yang tidak setuju dengan Ahok.
"Konflik politik KMP dan KIH di DPR telah dijadikan amunisi untuk mendelegitimasi Ahok di DKI Jakarta. DPRD DKI harus mementingkan keberlangsungan pembangunan Jakarta dan mengawasi kinerja Ahok daripada larut dalam intrik-intrik politik yang justru mendegradasikan kualitas demokrasi kita," pungkas Fajar.
[zul]
