Yorrys Raweyai: Golkar Bukan Milik Segelintir Orang Yang Hanya Cari Keuntungan Pribadi

Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar IX versi kubu Aburizal Bakrie, tetap di Bali tadi malam. Padahal, gerakan terhadap penolakan tersebut terus muncul.

Menanggapi hal itu, Ketua Pelaksana Munas Partai Golkar IX Versi kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai mengatakan, Mu­nas itu cacat prosedural, dipaksakan dan akal-akalan.  

Skenario Munas ala ARB (Aburizal Bakrie) dan argumen­tasi akal-akalan inilah yang me­mi­cu keprihatinan hingga kema­rahan kader Partai Golkar di ting­kat bawah,’’ tegas Yorrys Ra­weyai kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kenapa Anda bilang begitu?
DPP Partai Golkar yang diwa­kili oleh Aburizal Bakrie telah menempatkan institusi kepartaian sebagai kepemilikan pribadi dan kelompok untuk kepentingan pragmatis. Berbagai cara ditem­puh, meski harus melanggar dan memanipulasi peraturan dan konstitusi Partai Golkar.

Aburizal Bakrie pun tidak lagi menempatkan DPP Partai Golkar bersifat kolektif kolegial. Se­luruh aspirasi DPP Partai Gol­kar didiskresi sesuai dengan ke­pen­tingan pribadi dan kelom­poknya.

Apa ini juga tergambar dalam Rapat Pleno  persiapan Munas lalu?
Ya. Konteks ini pula yang terli­hat dalam kelanjutan Rapat Pleno persiapan Munas IX yang digelar pada 24-25 November 2014 lalu. ARB dengan serta-merta me­nyu­sun  struktur kepanitiaan Munas IX dengan menempatkan figur-figur terdekatnya yang nantinya me­miliki pengaruh besar dalam men-drive suasana Munas IX, hingga meloloskannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode berikutnya.

Bahkan pada Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada 25 November 2014, Theo L. Sambuaga yang ditunjuk sebagai pimpinan rapat secara sewenang-wenang men-declare keputusan secara sepihak di tengah hujan aspirasi peserta rapat DPP Partai Golkar.

  Di luar sidang, puluhan massa yang mengatasnamakan dirinya sebagai kader Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menda­tangi halaman kantor DPP Partai Golkar dengan tujuan menga­man­kan agenda lanjutan Rapat Pleno yang diskors pada hari se­belumnya.

Kenapa sampai ricuh?
Puluhan massa bayaran yang memakai atribut AMPG yang di­biayai oleh segelintir elite DPP Par­tai Golkar tersebut meman­cing suasana kisruh yang beru­jung gesekan verbal dan fisik. Ke­beradaan mereka justru mena­fikan kader Partai Golkar seka­ligus AMPG yang telah berada di lingkungan DPP Partai Golkar sejak hari sebelumnya.

Gesekan verbal dan fisik pun tidak tere­lakkan akibat larutan suasana psi­kis-emosional yang ditunjukkan oleh kader Partai Golkar dan AMPG yang kehadi­ran­nya cen­derung tidak mempe­roleh aspi­rasi dari puluhan massa bayaran tersebut.

Apa itu saja penyebab kisruh di internal Golkar?
Kisruh internal Partai Golkar merupakan akumulasi dari sekian banyak persoalan yang dikan­dung dan dilahirkan oleh pola dan corak kepemimpinan ARB yang selama  lima tahun acapkali menga­baikan aturan institusi, kons­titusi dan tradisi politik Partai Golkar.

Figur ARB telah menghadir­kan tradisi kepemimpinan yang tidak lebih baik dari masa-masa se­be­lumnya, dengan berbagai ke­ga­galan target dan penca­paian. Se­lebihnya, kepemim­pi­nan Abu­ri­zal Bakrie justru men­ciptkan se­bentuk kesewenang-wenangan yang pada gilirannya semakin membawa Partai Gol­kar ke ger­bang kehancuran.

Makanya dibentuk Penyela­ma­tan Partai Golkar?
Ya. Pada titik itulah, penyela­matan Partai Golkar menjadi se­buah keniscayaan. Partai Golkar adalah miliki bangsa Indonesia, milik kader yang tersebar di selu­ruh pelosok nusantara. Par­tai Gol­kar bukan milik segelin­tir orang, segelintir pihak yang men­cari keuntungan tertentu dengan memanfaatkan simbol-simbol kekuasaan yang tersedia di dalamnya.

O ya, sepanjang sejarah Golkar, ada yang menilai se­karang ini konfliknya cukup tajam, tanggapan Anda?
Eskalasai politik internal jelang perhelatan Munas IX Partai  Golkar semakin menga­lami peningkatan.

Bahkan sebagian kalangan memandang eskalasi tersebut telah berada pada puncak titik didih yang memanaskan suhu dan tensi politik yang sebelum­nya telah diliputi riak-riak per­ten­tangan.

Kisruh yang diwarnai gesekan verbal dan fisik yang terjadi pada Selasa, 25 November 2014 di ha­la­man kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat menjadi pun­cak pertentangan yang se­kaligus menghadirkan feno­me­na baru selama 10 tahun tera­khir menje­lang pelaksanaan Mu­­­nas Partai Golkar.

Keputusan Rapimnas yang mengesahkan Munas dilaksa­nakan 30 November itu pemicu masalah?
Betul. Keputusan Rapat Pim­pinan Nasional (Rapimnas) VII yang mengesahkan pelaksanaan Munas IX pada 30 November 2014 menjadi babak baru pole­mik yang mengundang kekece­waan sebagian besar kader dan pengurus elite Partai Golkar.   

Betapa tidak, keputusan terse­but telah menafikan kesepakatan dan kesimpulan Pleno DPP Partai Golkar sebelumnya yang digelar pada 13 November 2014. Kepu­tu­san Rapat Pleno DPP Partai Golkar menyepakati pelaksanaan Munas IX pada Januari 2015.

Itu sudah diputuskan dalam DPP Partai Golkar?
Sudah. Kesepatan tentang pe­laksanaan Munas IX pada Januari 2015 diambil dalam sebuah forum Pleno DPP Partai Golkar yang menjalankan fungsi seba­gaimana termaktub dalam AD/ART Partai Golkar yang berwe­nang menen­tukan kebijakan ting­kat nasional sesuai dengan AD, ART, Kepu­tu­san Munas/Munas Luar Biasa dan Rapimnas serta Pe­raturan Orga­nisasi Partai Golkar.

Berlandaskan kewenangan dan hirarki rujukan (Munas), maka ke­putusan tentang pelaksanaan Munas IX pada Januari 2015 memiliki acuan konstitusional se­bagaimana dimaksud dalam AD/ART Partai Golkar.

Meski demikian, keputusan Rapat Pleno DPP Partai Golkar ter­sebut tidak serta-merta diteri­ma oleh berbagai pihak. Segilintir elite DPP Partai Golkar yang ter­gabung dalam gerbong Ketua Umum Aburizal Bakrie yang juga berencana mengajukan diri se­bagai Calon Ketua Umum dalam per­helatan Munas IX, meman­dang keputusan Rapat Pleno DPP Partai Golkar tersebut telah me­minimalisir kesempatan Aburizal Bakrie untuk memenangkan per­tarungan dalam perebutan pucuk pimpinan pusat Partai Golkar. Karena itu, beragam skenario pun dilakukan.

Apa saja itu?
Rapimnas VII Partai Golkar yang diselenggarakan di Yogya­karta, menjadi ajang eksploitasi dan manuver baru yang meli­bat­kan pucuk pimpinan Partai Gol­kar di tingkat provinsi. Hasilnya, Rapimnas VII pun memutuskan pelaksanaan Munas IX pada 30 November 2014. DPP Partai Gol­­kar yang diwakili oleh Abu­rizal Bakrie tampak dengan se­ngaja dan tanpa upaya sedikit­pun untuk mempertahankan ke­putusan Rapat Pleno Partai Gol­kar sebe­lumnya.

Dengan dalih kesepakatan Ra­pimnas dan kedudukannya di atas Rapat Pleno DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie justru menerus­kan aspirasi forum Rapimnas VII sebagai keputusan yang menafi­kan keputusan sebelumnya. Pada gilirannya, keputusan Rapimnas VII tentang pelaksanaan Munas IX pada 30 November 2014 telah memberi angin segar dan kesem­patan luas bagi Aburizal Bakrie untuk terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode berikutnya.

Kenapa?
Waktu yang begitu singkat membuat persiapan calon ketua umum yang bersaing dengan ARB pun semakin sempit.

Bukankah putusan Rapim­nas lebih tinggi dari Pleno DPP?
Argumentasi bahwa forum Ra­pimnas VII memiliki hirarki ke­­putusan yang lebih tinggi ke­tim­bang Rapat Pleno DPP Partai Gol­kar menjadi tidak relevan. Se­bab ketentuan tentang pelaksa­naan Munas adalah bagian dari kebijakan partai di tingkat nasio­nal yang sesuai dengan AD/ART serta Munas sebelumnya. Jika kita merujuk pada hasil Munas VIII Pekanbaru, Riau, keputusan tentang pelaksanaan Munas IX jus­tru diselenggarakan pada Ok­tober 2014.

Dengan demikian, argumen­tasi Aburizal Bakrie dan sege­lintir elit pendukungnya yang mengatas­namakan DPP Par­tai Gol­kar menjadi argumen­tasi inkonstitu­sional, cacat prose­du­ral, pemak­saan kehendak serta akal-akalan. ***