Berita

ilustrasi/net

Pemprov DKI Biarkan Ribuan Angkutan Umum Tidak Layak Jalan

SABTU, 29 NOVEMBER 2014 | 13:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Indonesia Traffic Watch (ITW) menemukan ribuan kendaraan angkutan umum yang tidak layak jalan, tapi masih tetap beroperasi di hampir semua ruas jalan wilayah ibukota Jakarta. Selain tidak layak untuk mengangkut manusia, kondisi ini kerap menjadi pemicu terjadinya kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas ibukota.

"Pemprov DKI sebaiknya fokus membenahi angkutan umum, daripada membuat kebijakan yang menuai pro kontra seperti larangan motor melintas di jalan Thamrin dan Merdeka Barat," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Sabtu (29/11).

Dari hasil penelusuran ITW, ribuan angkutan umum yang tidak layak itu terdiri dari jenis bus besar dan  metromini serta mikrolet hingga bajaj. Kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum itu memiliki ragam permasalahan, dari mulai ban vulkanisir bahkan sudah tidak memiliki kembang (botak). Banyak angkutan umum tidak dilengkapi kaca spion dan lampu sign yang tidak berfungsi, tidak memiliki speedometer, atap bus bocor sehingga saat hujan turun penumpang basah kuyup, banyak bus yang sudah karatan, tidak bersih, kondisi mesin yang menggunakan sistim kanibal sehingga sering mogok dan menimbulkan kemacetan, hingga usia bus yang tidak lagi layak jalan.  


Dalam data Dishub DKI, jumlah kendaraan angkutan umum jenis bus besar, bus kecil, taksi, bajaj dan AKAP sebanyak 98.529 unit. Sayangnya, dari jumlah tersebut, 63.913 atau sebesar 65 persen usia kendaraan diantaranya sudah berusia di atas 10 tahun dan tidak lagi layak untuk beroperasi.

Tidak hanya itu, Edison melanjutkan, Pemprov DKI juga  membiarkan operator berjalan sendiri-sendiri, tanpa aturan main. Sopir angkutan umum bisa ngetem seenaknya di halte bahkan di perempatan jalan, merokok saat mengemudi kendaraan, sesukanya menurunkan penumpang di tengah jalan. Ngebut, tidak peduli dengan rambu-rambu, apalagi dengan keselamatan penumpang.
 
"Ironisnya, Pemprov DKI lebih tertarik membuat kebijakan yang cenderung beraroma bisnis dari pada membenahi angkutan umum yang sudah tidak layak, tetapi masih tetap wara-wiri di ruas jalan ibukota negara," kata Edison. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya