Berita

ilustrasi/net

Pemprov DKI Biarkan Ribuan Angkutan Umum Tidak Layak Jalan

SABTU, 29 NOVEMBER 2014 | 13:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Indonesia Traffic Watch (ITW) menemukan ribuan kendaraan angkutan umum yang tidak layak jalan, tapi masih tetap beroperasi di hampir semua ruas jalan wilayah ibukota Jakarta. Selain tidak layak untuk mengangkut manusia, kondisi ini kerap menjadi pemicu terjadinya kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas ibukota.

"Pemprov DKI sebaiknya fokus membenahi angkutan umum, daripada membuat kebijakan yang menuai pro kontra seperti larangan motor melintas di jalan Thamrin dan Merdeka Barat," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Sabtu (29/11).

Dari hasil penelusuran ITW, ribuan angkutan umum yang tidak layak itu terdiri dari jenis bus besar dan  metromini serta mikrolet hingga bajaj. Kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum itu memiliki ragam permasalahan, dari mulai ban vulkanisir bahkan sudah tidak memiliki kembang (botak). Banyak angkutan umum tidak dilengkapi kaca spion dan lampu sign yang tidak berfungsi, tidak memiliki speedometer, atap bus bocor sehingga saat hujan turun penumpang basah kuyup, banyak bus yang sudah karatan, tidak bersih, kondisi mesin yang menggunakan sistim kanibal sehingga sering mogok dan menimbulkan kemacetan, hingga usia bus yang tidak lagi layak jalan.  


Dalam data Dishub DKI, jumlah kendaraan angkutan umum jenis bus besar, bus kecil, taksi, bajaj dan AKAP sebanyak 98.529 unit. Sayangnya, dari jumlah tersebut, 63.913 atau sebesar 65 persen usia kendaraan diantaranya sudah berusia di atas 10 tahun dan tidak lagi layak untuk beroperasi.

Tidak hanya itu, Edison melanjutkan, Pemprov DKI juga  membiarkan operator berjalan sendiri-sendiri, tanpa aturan main. Sopir angkutan umum bisa ngetem seenaknya di halte bahkan di perempatan jalan, merokok saat mengemudi kendaraan, sesukanya menurunkan penumpang di tengah jalan. Ngebut, tidak peduli dengan rambu-rambu, apalagi dengan keselamatan penumpang.
 
"Ironisnya, Pemprov DKI lebih tertarik membuat kebijakan yang cenderung beraroma bisnis dari pada membenahi angkutan umum yang sudah tidak layak, tetapi masih tetap wara-wiri di ruas jalan ibukota negara," kata Edison. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Periksa Sejumlah Pejabat BPK di Kasus Suap Audit Pemkab Muara Enim

Senin, 14 September 2026 | 14:27

Pembukaan Rekening Massal Bikin Fiskal Pemerintah Makin Tertekan

Senin, 14 September 2026 | 14:26

Menteri Haji Minta Jemaah Bersiap, Biaya Haji Ditargetkan Tuntas Sepekan

Senin, 14 September 2026 | 14:16

Pembunuh Wanita Muda di Kamar Hotel di Tanah Abang Dibekuk

Senin, 14 September 2026 | 14:12

Megaproyek Northern Metropolis Ambisi Hong Kong Cetak Pusat Ekonomi Baru

Senin, 14 September 2026 | 14:09

Dolar AS Jadi Aset Paling Aman Setahun ke Depan

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mantan Aspri Ridwan Kamil Dipanggil KPK

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mobil Listrik China Mulai Jadi Favorit, JAECOO dan BYD Adu Penjualan

Senin, 14 September 2026 | 13:56

Kemenhaj Kawal Keberangkatan 282 Jemaah Umrah PT AAT Mulai 15 September

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Kenaikan Harga Cabai Tak Picu Inflasi di Jakarta

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Selengkapnya