Berita

ilustrasi/net

Pemprov DKI Biarkan Ribuan Angkutan Umum Tidak Layak Jalan

SABTU, 29 NOVEMBER 2014 | 13:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Indonesia Traffic Watch (ITW) menemukan ribuan kendaraan angkutan umum yang tidak layak jalan, tapi masih tetap beroperasi di hampir semua ruas jalan wilayah ibukota Jakarta. Selain tidak layak untuk mengangkut manusia, kondisi ini kerap menjadi pemicu terjadinya kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas ibukota.

"Pemprov DKI sebaiknya fokus membenahi angkutan umum, daripada membuat kebijakan yang menuai pro kontra seperti larangan motor melintas di jalan Thamrin dan Merdeka Barat," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Sabtu (29/11).

Dari hasil penelusuran ITW, ribuan angkutan umum yang tidak layak itu terdiri dari jenis bus besar dan  metromini serta mikrolet hingga bajaj. Kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum itu memiliki ragam permasalahan, dari mulai ban vulkanisir bahkan sudah tidak memiliki kembang (botak). Banyak angkutan umum tidak dilengkapi kaca spion dan lampu sign yang tidak berfungsi, tidak memiliki speedometer, atap bus bocor sehingga saat hujan turun penumpang basah kuyup, banyak bus yang sudah karatan, tidak bersih, kondisi mesin yang menggunakan sistim kanibal sehingga sering mogok dan menimbulkan kemacetan, hingga usia bus yang tidak lagi layak jalan.  


Dalam data Dishub DKI, jumlah kendaraan angkutan umum jenis bus besar, bus kecil, taksi, bajaj dan AKAP sebanyak 98.529 unit. Sayangnya, dari jumlah tersebut, 63.913 atau sebesar 65 persen usia kendaraan diantaranya sudah berusia di atas 10 tahun dan tidak lagi layak untuk beroperasi.

Tidak hanya itu, Edison melanjutkan, Pemprov DKI juga  membiarkan operator berjalan sendiri-sendiri, tanpa aturan main. Sopir angkutan umum bisa ngetem seenaknya di halte bahkan di perempatan jalan, merokok saat mengemudi kendaraan, sesukanya menurunkan penumpang di tengah jalan. Ngebut, tidak peduli dengan rambu-rambu, apalagi dengan keselamatan penumpang.
 
"Ironisnya, Pemprov DKI lebih tertarik membuat kebijakan yang cenderung beraroma bisnis dari pada membenahi angkutan umum yang sudah tidak layak, tetapi masih tetap wara-wiri di ruas jalan ibukota negara," kata Edison. [ald]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya