Jokowi Mesti Punya Tim Negosiator Ulung

Ke depannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan lagi terjebak dalam konflik Kaolisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR RI. Undangan legislatif untuk rapat dengar pendapat, misalnya, harus dipenuhi oleh pemerintah.

Hal itu dikatakan analis politik, Hanta Yudha, dalam diskusi bertajuk "Wajah Politik Kita" di Cikini, Jakarta, Sabtu (29/11).

Hanta juga mengatakan, pemerintah tidak perlu panik menghadapi rencana DPR RI menggunakan hak interpelasi untuk menanyakan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi (BBM). Namun, dalam hal ini Presiden Jokowi mesti memiliki tim negosiator politik yang ulung.

"Kalau interpelasi dilakukan, eksekutif tinggal jelaskan. Cuma, jangan terlalu lama juga energi politik presiden dihabiskan untuk urusan ini. Karena tugas utama Jokowi adalah mewujudkan janji-janji kampanye dan mewujudkan program pemerintahan. Jadi, tugas mengelola pemerintahan dan di sisi lain ada negosiator ulung ke parlemen," ujar Hanta.

Menurutnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) cukup piawai melaksanakan negosiasi. Masalahnya, Hanta menduga, JK ditugaskan untuk urusan lain yang tidak boleh sarat dengan politik.

"Siapa tokoh yang seperti itu? Kalau di DPR saya pikir yang sudah berjalan adalah Pramono Anung (tokoh PDI Perjuangan)," ucapnya.  [ald]