Pakar Tata Negara: Rugi Rasanya Kalau DPR Diam-diam Saja

Konsekuensi ketika memilih sistem demokrasi, atau kedaulatan berada di tangan rakyat, adalah memberikan ruang seluas-luasnya bagi sekitar 250 juta rakyat menyampaikan aspirasi mereka.

"Selama itu dalam koridor konstitusional, itu bukan kegaduhan," kata pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, dalam diskusi bertajuk "Wajah Politik Kita" di Cikini, Jakarta, Sabtu (29/11).

Terkait dinamika politik yang terjadi antara DPR dan Pemerintah yang cenderung gaduh, Irman menilainya sebagai sesuatu yang wajar. Justru dengan demikianlah maka Pemilihan Umum yang sudah digelar dengan dana triliunan rupiah menjadi berarti.

"Coba bayangkan, kita mengeluarkan dana pemilu sudah berapa triliun? Tapi setelah pemilu itu, senyap di Senayan sana. Rugi rasanya, aspirasi kita di mana? Misalnya, harga BBM naik, mereka (DPR) senyap saja. Bayangkan kalau mereka diam-diam saja, bagaimana rasanya? Rugi rasanya," kata dia berapi-api.

Suka tak suka, tegas Irman, selalu ada riak-riak di ruang publik dalam sistem demokrasi yang notabene sesuai konstitusi Indonesia.

"Itulah konsekuensinya, dan itu tidak perlu dibesar-besarkan," jelasnya. [ald]