Komitmen PT PLN (Persero) untuk memberikan informasi yang terbuka dan transparan kembali mendapat apresiasi. Setelah mendapat apresiasi dari banyak stakeholders karena berhasil turut berkontribusi dalam mendongkrak peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business) Indonesia tahun 2015, kali ini penghargaan datang dari instansi pemerintah.
Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) menganugerahi peringkat terbaik II kepada PLN atas Pelayanan Informasi melalui Internet kategori Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kemeterian (LPKN) / Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Perguruan Negeri Tinggi (PTN) pada Anugerah Media Humas (AMH) 2014.
Penganugerahan tersebut diberikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Freddy Tulung kepada Deputi Manajer Hubungan Internal PLN Pusat Ida Wardani di Bandung, Kamis (26/11). Terbaik 1 kategori ini diraih oleh KPK dan terbaik 3 oleh Universitas Brawijaya. Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika mengggelar pertemuan Bakohumas tahunan tingkat nasional 2014, di Hotel Haris, Kota Bandung, selama tiga hari, Selasa �" Kamis (25-27 November 2014).
Pelayanan Informasi melalui Internet dinilai berdasarkan Kinerja website perusahaan dengan indikator desain visual, loading time, interactivity(kemampuan webiste untuk mengakomodir respond dari pengguna website), usability(kemampuan sistem agar mudah digunakan). Selain itu dinilai juga dari konten / isi dari website apakah ada ketersediaan informasi publik sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Website PLN (www.pln.co.id) memang mengakomodir informasi-informasi sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi KIP tersebut dikelompokkan menjadi satu menu KIP, sehingga masyarakat yang ingin mengetahui informasi perusahaan seperti laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan keuangan, RUPTL dan lain-lain dengan mudah dapat mengaksesnya.
Pelayanan informasi publik melalui internet menjadi sangat penting di era teknologi informasi saat ini. Hal ini juga diperkuat melalui Keputusan Direksi (Kepdir) No. 501.K/DIR/2012 tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero). Tahun lalu, PLN berhasil meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai terbaik 1 Keterbukaan Informasi Publik 2013 untuk kategori BUMN,†demikian dikutip dari laman resmi PLN, Kamis (26/11).
Keterbukaan informasi juga sejalan dengan salah satu pilar yang melandasi program PLN Bersih yaitu transparansi dimana keterbukaan informasi dan sikap responsif terhadap permintaan informasi publik sangat menentukan dan penting dalam pembangunan budaya PLN Bersih.
Bakohumas adalah sebuah lembaga Forum Koordinasi dan Kerjasama antar Humas Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara serta BUMN.
AMH dilaksanakan sejak 2006 dan diikuti oleh Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, LPNK, Lembaga Penyiaran Publik (LPP), PTN, BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ada enam kategori media yang dilombakan pada AMH 2014, yaitu penerbitan media internal, laporan kerja humas tahun 2013, pelayanan informasi melalui internet, advertorial, merchandise utama dan peserta pameran terbaik dalam Bakohumas Expo.
Sebelum penghargaan ini, PLN mendapat apresiasi sejumlah pihak atas prestasinya yang turut berkontribusi dalam mendongkrak peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business) Indonesia tahun 2015.
Berkat kerja keras PLN dalam mendorong kemudahan untuk mendapat listrik, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia menurut survey International Finance Corporation (IFC) naik dari posisi 117 di 2014 menjadi ke level 114 untuk tahun 2015.
Aktivis Anti Korupsi dari Transparancy International Indonesia (TII), Wahyudi menilai PLN sudah berusaha meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan listrik bagi masyarakat bisnis dan pelanggan rumah tangga. Upaya tersebut diantaranya dengan menghilangkan praktik suap dalam setiap proses menyambungan baru atau penambahan daya oleh pelanggan industri dan rumah tangga. Guna memastikan praktik suap benar-benar hilang, PLN menggandeng sejumlah lembaga pegiat anti korupsi seperti KPK dan TII.
Upaya PLN untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan listrik tentu tidak bisa dilepaskan dari langkah manajemen menghilangkan praktik suap di perusahaan tersebut. Ini merupakan suatu prestasi yang harus ditingkatkan karena PLN memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia," jelas Wahyudi, beberapa waktu lalu.
Sejak beberapa tahun belakangan, manajemen PLN bertekad kuat untuk membangun sistem yang baik dan bisa menangkal praktek korupsi. Jika sistem yang baik itu bisa dibangun dan berjalan dengan baik pula, maka akan bisa menangkal praktek-praktek korupsi. Salah satu bentuk ketegasan komitmen untuk PLN Bersih dinyatakan melalui aksi korporasi yang nyata, yakni menjalin kerjasama dengan jaringan organisasi global anti korupsi Transparency International Indonesia (TII). PLN dan TII telah menandatangani nota kesepakatan kerjasama PLN TII pada 6 Maret 2012 di Kantor PLN Pusat.
Kerjasama ini bertujuan untuk lebih memastikan, bahwa PLN dalam menjalankan usahanya menyediakan listrik bagi masyarakat luas, sungguh-sungguh menerapkan praktek GCG dan anti korupsi. Kerjasama yang dibangun meliputi reformasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta reformasi di sisi pelayanan pelanggan.
[dem]
