Berita

net

Politik

Ormas Pendiri Partai Minta DPP Golkar Moratorium Pemecatan

KAMIS, 27 NOVEMBER 2014 | 17:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Para pimpinan organisasi-organisasi pendiri Partai Golkar menggelar konferensi pers menyikapi perkembangan terbaru dari konflik internal partai yang terjadi jelang Munas IX Partai Golkar pada 30 November mendatang.

Konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, dihadiri Ketua Umum Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Priyo Budi Santoso;  Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957, HR Agung Laksono; Ketua Presidium Depinas Soksi, Laurens Siburian, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MKGR, Zainal Bintang.

Priyo yang menjadi jurubicara dalam jumpa pers itu menyatakan, organisasi pendiri Partai Golkar, merasa prihatin terhadap berbagai persoalan terakhir yang melanda Partai Golkar.


Menurut Priyo, ormas-ormas pendiri Golkar merasa bangga selama sekian dasawarsa merawat partai dari zaman Orde Baru sampai reformasi. Dia mengatakan, berbagai gelombang pasang dan dinamika politik yang luar biasa adalah hal biasa bagi Golkar.

"Tapi baru kali ini  kami merasakan gap (jarak) luar biasa. Dan baru kali ini jelang Munas terjadi kejadian, yang sudah diberitakan luas oleh media massa. Sebagai organisasi pendiri, kami meminta semua pihak untuk selalu mengikat atas nama kekeluargaan, gotong royong, solidaritas dan kebersamaan," ujar Priyo.

Organisasi pendiri menganjurkan dan meminta penegasan agar Munas bisa diselenggarakan dengan cara demokratis, fair, adil dan transparan, tanpa intimidasi, penggiringan atau apapun yang membuat suasana tidak kondusif.

Organisasi pendiri menyerukan kepada semua pihak, utamanya pimpinan teras Golkar, untuk moratorium pemecatan terhadap pimpinan DPD-DPD dan kader Golkar se-Indonesia.

"Pimpinan DPD tidak boleh atas nama apapun dipecat atau diberhentikan atau digeser karena persoalan perbedaan politik. Sekali lagi kami minta moratorium pemecatan, penggeseran atau pem-plt-an pimpinan Golkar se-Indonesia," tambahnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya