Berita

net

Politik

Ormas Pendiri Partai Minta DPP Golkar Moratorium Pemecatan

KAMIS, 27 NOVEMBER 2014 | 17:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Para pimpinan organisasi-organisasi pendiri Partai Golkar menggelar konferensi pers menyikapi perkembangan terbaru dari konflik internal partai yang terjadi jelang Munas IX Partai Golkar pada 30 November mendatang.

Konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, dihadiri Ketua Umum Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Priyo Budi Santoso;  Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957, HR Agung Laksono; Ketua Presidium Depinas Soksi, Laurens Siburian, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MKGR, Zainal Bintang.

Priyo yang menjadi jurubicara dalam jumpa pers itu menyatakan, organisasi pendiri Partai Golkar, merasa prihatin terhadap berbagai persoalan terakhir yang melanda Partai Golkar.


Menurut Priyo, ormas-ormas pendiri Golkar merasa bangga selama sekian dasawarsa merawat partai dari zaman Orde Baru sampai reformasi. Dia mengatakan, berbagai gelombang pasang dan dinamika politik yang luar biasa adalah hal biasa bagi Golkar.

"Tapi baru kali ini  kami merasakan gap (jarak) luar biasa. Dan baru kali ini jelang Munas terjadi kejadian, yang sudah diberitakan luas oleh media massa. Sebagai organisasi pendiri, kami meminta semua pihak untuk selalu mengikat atas nama kekeluargaan, gotong royong, solidaritas dan kebersamaan," ujar Priyo.

Organisasi pendiri menganjurkan dan meminta penegasan agar Munas bisa diselenggarakan dengan cara demokratis, fair, adil dan transparan, tanpa intimidasi, penggiringan atau apapun yang membuat suasana tidak kondusif.

Organisasi pendiri menyerukan kepada semua pihak, utamanya pimpinan teras Golkar, untuk moratorium pemecatan terhadap pimpinan DPD-DPD dan kader Golkar se-Indonesia.

"Pimpinan DPD tidak boleh atas nama apapun dipecat atau diberhentikan atau digeser karena persoalan perbedaan politik. Sekali lagi kami minta moratorium pemecatan, penggeseran atau pem-plt-an pimpinan Golkar se-Indonesia," tambahnya. [ald]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya