Berita

net

Politik

Ormas Pendiri Partai Minta DPP Golkar Moratorium Pemecatan

KAMIS, 27 NOVEMBER 2014 | 17:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Para pimpinan organisasi-organisasi pendiri Partai Golkar menggelar konferensi pers menyikapi perkembangan terbaru dari konflik internal partai yang terjadi jelang Munas IX Partai Golkar pada 30 November mendatang.

Konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, dihadiri Ketua Umum Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Priyo Budi Santoso;  Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957, HR Agung Laksono; Ketua Presidium Depinas Soksi, Laurens Siburian, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MKGR, Zainal Bintang.

Priyo yang menjadi jurubicara dalam jumpa pers itu menyatakan, organisasi pendiri Partai Golkar, merasa prihatin terhadap berbagai persoalan terakhir yang melanda Partai Golkar.


Menurut Priyo, ormas-ormas pendiri Golkar merasa bangga selama sekian dasawarsa merawat partai dari zaman Orde Baru sampai reformasi. Dia mengatakan, berbagai gelombang pasang dan dinamika politik yang luar biasa adalah hal biasa bagi Golkar.

"Tapi baru kali ini  kami merasakan gap (jarak) luar biasa. Dan baru kali ini jelang Munas terjadi kejadian, yang sudah diberitakan luas oleh media massa. Sebagai organisasi pendiri, kami meminta semua pihak untuk selalu mengikat atas nama kekeluargaan, gotong royong, solidaritas dan kebersamaan," ujar Priyo.

Organisasi pendiri menganjurkan dan meminta penegasan agar Munas bisa diselenggarakan dengan cara demokratis, fair, adil dan transparan, tanpa intimidasi, penggiringan atau apapun yang membuat suasana tidak kondusif.

Organisasi pendiri menyerukan kepada semua pihak, utamanya pimpinan teras Golkar, untuk moratorium pemecatan terhadap pimpinan DPD-DPD dan kader Golkar se-Indonesia.

"Pimpinan DPD tidak boleh atas nama apapun dipecat atau diberhentikan atau digeser karena persoalan perbedaan politik. Sekali lagi kami minta moratorium pemecatan, penggeseran atau pem-plt-an pimpinan Golkar se-Indonesia," tambahnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya