Berita

net

Politik

Ormas Pendiri Partai Minta DPP Golkar Moratorium Pemecatan

KAMIS, 27 NOVEMBER 2014 | 17:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Para pimpinan organisasi-organisasi pendiri Partai Golkar menggelar konferensi pers menyikapi perkembangan terbaru dari konflik internal partai yang terjadi jelang Munas IX Partai Golkar pada 30 November mendatang.

Konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, dihadiri Ketua Umum Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Priyo Budi Santoso;  Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957, HR Agung Laksono; Ketua Presidium Depinas Soksi, Laurens Siburian, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MKGR, Zainal Bintang.

Priyo yang menjadi jurubicara dalam jumpa pers itu menyatakan, organisasi pendiri Partai Golkar, merasa prihatin terhadap berbagai persoalan terakhir yang melanda Partai Golkar.


Menurut Priyo, ormas-ormas pendiri Golkar merasa bangga selama sekian dasawarsa merawat partai dari zaman Orde Baru sampai reformasi. Dia mengatakan, berbagai gelombang pasang dan dinamika politik yang luar biasa adalah hal biasa bagi Golkar.

"Tapi baru kali ini  kami merasakan gap (jarak) luar biasa. Dan baru kali ini jelang Munas terjadi kejadian, yang sudah diberitakan luas oleh media massa. Sebagai organisasi pendiri, kami meminta semua pihak untuk selalu mengikat atas nama kekeluargaan, gotong royong, solidaritas dan kebersamaan," ujar Priyo.

Organisasi pendiri menganjurkan dan meminta penegasan agar Munas bisa diselenggarakan dengan cara demokratis, fair, adil dan transparan, tanpa intimidasi, penggiringan atau apapun yang membuat suasana tidak kondusif.

Organisasi pendiri menyerukan kepada semua pihak, utamanya pimpinan teras Golkar, untuk moratorium pemecatan terhadap pimpinan DPD-DPD dan kader Golkar se-Indonesia.

"Pimpinan DPD tidak boleh atas nama apapun dipecat atau diberhentikan atau digeser karena persoalan perbedaan politik. Sekali lagi kami minta moratorium pemecatan, penggeseran atau pem-plt-an pimpinan Golkar se-Indonesia," tambahnya. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya