Berita

net

Politik

Ormas Pendiri Partai Minta DPP Golkar Moratorium Pemecatan

KAMIS, 27 NOVEMBER 2014 | 17:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Para pimpinan organisasi-organisasi pendiri Partai Golkar menggelar konferensi pers menyikapi perkembangan terbaru dari konflik internal partai yang terjadi jelang Munas IX Partai Golkar pada 30 November mendatang.

Konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, dihadiri Ketua Umum Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Priyo Budi Santoso;  Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957, HR Agung Laksono; Ketua Presidium Depinas Soksi, Laurens Siburian, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MKGR, Zainal Bintang.

Priyo yang menjadi jurubicara dalam jumpa pers itu menyatakan, organisasi pendiri Partai Golkar, merasa prihatin terhadap berbagai persoalan terakhir yang melanda Partai Golkar.


Menurut Priyo, ormas-ormas pendiri Golkar merasa bangga selama sekian dasawarsa merawat partai dari zaman Orde Baru sampai reformasi. Dia mengatakan, berbagai gelombang pasang dan dinamika politik yang luar biasa adalah hal biasa bagi Golkar.

"Tapi baru kali ini  kami merasakan gap (jarak) luar biasa. Dan baru kali ini jelang Munas terjadi kejadian, yang sudah diberitakan luas oleh media massa. Sebagai organisasi pendiri, kami meminta semua pihak untuk selalu mengikat atas nama kekeluargaan, gotong royong, solidaritas dan kebersamaan," ujar Priyo.

Organisasi pendiri menganjurkan dan meminta penegasan agar Munas bisa diselenggarakan dengan cara demokratis, fair, adil dan transparan, tanpa intimidasi, penggiringan atau apapun yang membuat suasana tidak kondusif.

Organisasi pendiri menyerukan kepada semua pihak, utamanya pimpinan teras Golkar, untuk moratorium pemecatan terhadap pimpinan DPD-DPD dan kader Golkar se-Indonesia.

"Pimpinan DPD tidak boleh atas nama apapun dipecat atau diberhentikan atau digeser karena persoalan perbedaan politik. Sekali lagi kami minta moratorium pemecatan, penggeseran atau pem-plt-an pimpinan Golkar se-Indonesia," tambahnya. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

UPDATE

Harga Minyak Dunia Merangkak Naik ke 93 Dolar AS

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:17

TransNusa dan Tourism Malaysia Ajak Media Eksplorasi Penang, Perlis hingga Langkawi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:57

Rupiah Perpanjang Tren Positif di Jumat Pagi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:51

Strategi Mendapatkan Libur Panjang Saat Peringatan Maulid Nabi 2026

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:46

OTT Rektor Unsoed, KPK Tangkap 14 Orang dan Amankan Uang Ratusan Juta

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:35

IHSG Naik ke 6.526,30, Saham Mayoritas Menguat

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:20

Salah Paham tentang Kembali ke UUD 1945

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:06

Kebutuhan Pangan Pengungsi NTT Dipastikan Terpenuhi, Stok Beras 39 Ribu Ton

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:00

Bursa Asia Merah Tergusur Sentimen Wall Street

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:58

Terjaring OTT KPK, Rektor Unsoed Diduga Terkait Korupsi PMB

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:49

Selengkapnya