. Kesediaan Presiden Jokowi blusukan "asap" ke Riau melihat lokasi kebakaran lahan gambut dan hutan menumbuhkan harapan Indonesia bisa bebas tanpa asap pada tahun depan. Ini menunjukkan komitmen Jokowi menjadikan penyelesaian bencana ekologis tersebut sebagai prioritas dan agenda utama pemerintahannya.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Yayasan Perspektif Baru (YPB), dan Greenpeace Indonesia menilai blusukan "asap" yang dilakukan Jokowi menjadi langkah awal upaya mengatasi kebakaran lahan gambut dan hutan seperti keinginan publik yang disuarakan melalui penandatanganan petisi di www.change.org/blusukanasap.
Presiden dan rombongan mendarat di Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau pada Kamis (27/11), untuk melihat langsung lokasi bencana ekologis dan berbicara dengan warga setempat termasuk Abdul Manan yang mengajukan petisi kepada Jokowi.
Dalam kunjungannya,Jokowi memberikan pernyataan tentang komitmen pemerintah melindungi lahan gambut.
"Dengan menyekat kanal, lahan gambut akan basah sehingga tidak akan mudah terbakar atau dibakar. Ide atau gagasan masyarakat ini harus diangkat, dan sekat kanal harus dipermanenkan," sebutnya.
Mengenai pencabutan izin perusahaan, presiden sudah memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar untuk mengurus. "Yang paling baik memang diberikan ke masyarakat untuk diolah menjadi lahan sagu. Lahan yang dikelola masyarakat biasanya ramah terhadap ekosistem, tetapi jika diberikan kepada kepada perusahaan akan monokulur," ungkap Jokowi.
Pendiri YPB, Wimar Witoelar mengatakan bahwa blusukan asap yang dilakukan oleh Jokowi ini merupakan kerja konkrit dalam menangani kebakaran hutan dan gambut di berbagai daerah di Indonesia. Dalam pengalamannya mengikuti sekian pemerintahan baru, Wimar menilai ini adalah sikap yang paling decisive terjun menuju solusi yang 'out of the box'. Diharapkan inisiatif konkrit ini cepat mengatasi kelambanan pemerintah selama ini. Oleh karena itu, diperlukan tindaklanjut segera dengan upaya nyata oleh semua pihak agar kebakaran hutan dan gambut tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Kepala Greenpeace Indonesia, Menurut Longgena menambahkan, pihaknya mengaku senang Jokowi turun langsung ke lapangan dan tahu akar masalah kebakaran hutan. Dengan demikian Jokowi dapat langsung menetapkan langkah penting penyelamatan Indonesia dari kebakaran lahan gambut dan hutan, dengan memperpanjang, memperkuat, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan moratorium, serta menerapkan kebijakan perlindungan total gambut.
"Upaya lain yang tak kalah penting untuk mengatasi karut marut pengelolaan sumber daya alam adalah percepatan penyelesaian satu peta dan penetapan dasar hukumnya," ujarnya.
Direktur Walhi Abetnego Tarigan juga menambahkan, langkah kongkrit yang bisa segera dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah memerintahkan pencabutan dan peninjauan ulang izin perusahaan yang terbukti maupun ditemukan terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.
Aparat penegak hukum harus segera memproses lebih lanjut bagi perusahaan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, dan mengembangkan penyidikan ke perusahaan yang sudah dilaporkan masyarakat sipil. Audit kepatuhan yang telah dilakukan oleh UKP4 perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang memberikan efek jera agar bencana ekologis tahunan ini bisa dihentikan untuk seterusnya.
Abdul Manan, warga Sungai Tohor yang menginisiasi petisi kepada Presiden Jokowi, menyatakan bahwa blusukan Presiden Jokowi ke desanya memunculkan harapan penyelesaian masalah kebakaran lahan gambut di Sungai Tohor khususnya dan tentunya untuk Riau. "Kami menginginkan kunjungan presiden membawa dampak untuk menjaga kelestarian lahan gambut," ungkapnya.
Walhi, YPB, dan Greenpeace Indonesia seperti semua masyarakat Riau dan Indonesia memberikan apresiasi yang besar pada kesediaan Jokowi Blusukan Asap ke lokasi kebakaran lahan gambut dan hutan. Ini menjadi salah satu langkah penting untuk penyelamatan masyarakat Indonesia dari bencana yang sudah 17 tahun tidak selesai ditangani.
[rus]
