Berita

ilustrasi/net

Politik

Mensos: Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Harus Terpadu

RABU, 26 NOVEMBER 2014 | 14:28 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kemiskinan merupakan akar dari semua masalah sosial. Karena itu dibutuhkan seperangkat program dan kegiatan yang mengarah pada upaya pengentasan dalam satu nafas dan satu visi.

"Berbagai masalah sosial manjadi pekerjaan rumah pemerintah yang membutuhkan perjuangan dan dukungan semua pihak demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, dalam acara "Sinergi Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial" di Jakarta, Rabu (26/11).

Saat ini, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) relatif masih tinggi. Pada saat bersamaan, kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan PMKS relatif rendah.


"PMKS harus diatasi dalam waktu tidak terlalu lama. Untuk itu, harus segera menetapkan fokus sasaran, sehingga bisa menjadi solusi dalam penanganan masalah sosial lainnya," ujarnya.

Berbagai masalah sosial tersebut, di antaranya kebencanaan, ketunaan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, kekerasan dan eksploitasi, yang membutuhkan sentuhan penanganan di tengah isu global terkait dengan kemiskinan.
 
"Berbagai program dianggap berhasil jika dalam pelaksanaannya bisa dilihat, dihitung, dilaksanakan, serta bisa dipertanggungjawabkan," tegas Mensos.

Dia harapkan kerja sama pusat dan daerah bisa membangun pemahaman, kerangka tindakan yang terukur dan terarah. Misalnya, implementasi KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sejahtera), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KSKS ( Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera), PSKS (Program Simpanan Keluarga Sejahtera) agar dimengerti sebagai langkah penting untuk menopang stabilitas ekonomi keluarga di tengah pengurangan subsidi BBM dan fluktuasi harga.

"Penanganan masalah sosial dalam prosedur standar pelaksanaan yang mengacu pada tipologi, geografi, serta budaya masyarakat," ucapnya. [ald]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya