Berita

ilustrasi/net

Politik

Mensos: Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Harus Terpadu

RABU, 26 NOVEMBER 2014 | 14:28 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kemiskinan merupakan akar dari semua masalah sosial. Karena itu dibutuhkan seperangkat program dan kegiatan yang mengarah pada upaya pengentasan dalam satu nafas dan satu visi.

"Berbagai masalah sosial manjadi pekerjaan rumah pemerintah yang membutuhkan perjuangan dan dukungan semua pihak demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, dalam acara "Sinergi Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial" di Jakarta, Rabu (26/11).

Saat ini, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) relatif masih tinggi. Pada saat bersamaan, kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan PMKS relatif rendah.


"PMKS harus diatasi dalam waktu tidak terlalu lama. Untuk itu, harus segera menetapkan fokus sasaran, sehingga bisa menjadi solusi dalam penanganan masalah sosial lainnya," ujarnya.

Berbagai masalah sosial tersebut, di antaranya kebencanaan, ketunaan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, kekerasan dan eksploitasi, yang membutuhkan sentuhan penanganan di tengah isu global terkait dengan kemiskinan.
 
"Berbagai program dianggap berhasil jika dalam pelaksanaannya bisa dilihat, dihitung, dilaksanakan, serta bisa dipertanggungjawabkan," tegas Mensos.

Dia harapkan kerja sama pusat dan daerah bisa membangun pemahaman, kerangka tindakan yang terukur dan terarah. Misalnya, implementasi KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sejahtera), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KSKS ( Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera), PSKS (Program Simpanan Keluarga Sejahtera) agar dimengerti sebagai langkah penting untuk menopang stabilitas ekonomi keluarga di tengah pengurangan subsidi BBM dan fluktuasi harga.

"Penanganan masalah sosial dalam prosedur standar pelaksanaan yang mengacu pada tipologi, geografi, serta budaya masyarakat," ucapnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya