Sejumlah kalangan mengkritik Presiden Jokowi yang dinilai ‘menjual’ negara kepada pihak asing saat lawatan ke luar negeri, pekan lalu.
Tapi bagi Wakil Ketua DPR FahÂri Hamzah yang biasanya lanÂtang mengkritisi, malah memuji cara Presiden Jokowi menarik investor tersebut.
â€Saya kira itu bagus ya, itu kan cara seorang pebisnis. BeÂÂÂliau itu mengambil alih peÂran BKPM (Badan Koordinasi PenaÂnaÂman Modal). Itu menaÂrik,’’ kaÂta Fahri Hamzah kepaÂda RakÂyat MerdeÂka, Jumat (21/11).
Jokowi beberapa waktu lalu mengÂhadiri sejumlah forum inÂternasional. Yakni KTT APEC, KTT ASEAN, dan G-20. Di situ, Presiden mempromosiÂkan InÂdoÂneÂsia dan mengundang pihak luar untuk menanamkan investasi.
Cara lugas seperti itu dikritik seÂÂbagian kalangan, Presiden JoÂÂkoÂÂwi dianggap menjual†neÂgaÂra kepada pihak asing.
Fahri Hamzah justru menduÂkung. Kata dia, cara lugas PresiÂden seperti itulah yang perlu ditiÂru Kepala BKPM untuk menarik investor.
Kepala BKPM harus lebih agresif dari presiden. Sebab, Pak Jokowi sudah menunjukkan cara ngomong ke luar untuk menarik investor,’’ paparnya.
Berikut kutipan selengkapnya;Banyak yang menganggap Presiden menjual negara, ini bagaimana?Menjual negara dalam pengerÂtian mengundang investasi, itu ya. Kenyataannya kita perlu investasi dan kita punya undang-undang investasi. Jadi tidak bisa dilarang cara Pak Jokowi itu cara bisnismen.
Tidak ada salahnya. Yang penÂting, harus ada kebijakan tentang evaluasi terhadap investasi itu.
Yang kita perlukan pembanguÂnan Indonesia, bukan pembanguÂnan di Indonesia.
Bedanya apa?Kalau pembanguÂnan IndoÂnesia itu, rakyatnya yang dibaÂngun, InÂdonesia yang dibaÂngun. Kalau pembangunan di InÂdonesia artinya uang datang dari luar, atau kadang-kadang datang dari uang kita dibawa oleh orang luar, dia keruk sumÂber daya kita dan kita hanya jadi buruh doang, begitu ada unÂtung dia baÂwa lagi keluar, itu saja yang perlu dievaluasi.
O ya, bagaimana kinerÂja DPR selama ini?Pada dasarnya tugas dewan sebetulnya mengawasi pemerinÂtah. Tahun ini anggaran sudah seÂleÂsai. Tidak ada lagi isu anggaran sampai APBN bulan Februari.
Dalam menjalankan tugas pengawasan itu, dewan mengÂgunakan hak-haknya, baik terÂbuka didalam ruang publik mauÂpun didalam ruang rapat.
Hampir dua bulan ini, DPR ribut-ribut saja, ini bagaiÂmana?Apapun yang dilakukan oleh deÂwan itu, fungsi-fungsinya jalan seÂbetulnya. Misalnya, saya mengÂÂkritik kartu Indonesia sehat, beÂrarti saya menjalankan fungsi saya. Kerjaannya memang ngoÂmong. Kekuatan dewan itu dari mulutnya. Dalam bahasa PeranÂcis parle artiÂnya bicara. Jadi muÂlut doang.
Di dewan itu, orang berkeÂlaÂhi juga bekerja, karena dia memÂbawa satu kepentingan dan kepenÂtingan itu dianggap lebih baik buat rakyat. Dari awal saya katakan, kenapa tidak membiarÂkan KMP saja yang memimpin legislatif. Tapi banyak kan yang tidak setuju, tidak bisa begitu. Padahal, kalau KMP memimpin legislatif, bagus bagi rakyat.
Kenapa?Karena KMP bisa mengontrol kinerja eksekutif. Semakin kuat kita mengontrol eksekutif pasti kerjanya lebih baik dan lebih transparan.
Sikap saya ini, artinya bertengÂkar dengan teman-teman KIH daÂlam rangka kita melakukan peÂngaÂwasan yang ketat agar baik.
Anggota DPR semakin beranÂtem akan semakin baik, jusÂtru yang perlu dicurigai itu seperti zaÂman Orde Baru. Anggota DPR diam, tapi di belakang kongÂkalikong.
Yang perlu dicurigai lagi adalah anggota dewan yang tidak bijak, tidak ada gerakan, tidak ada ilmu, tidak ada advokasi.
Rakyat kan ngomongnya begiÂni: saya colok (pilih) kamu. ToÂlong awasi pemerintah itu, pakai mulutmu itu. Rakyat kasih uang ke Presiden Rp 2.039 triÂliun, awaÂsin itu. Begitu kira-kira kata rakyat sewaktu milih kami.
Selama DPR ribut, anggota dewan dinilai makan gaji buta, ini bagaimana?Kalau ada yang bilang dewan tidak bekerja, itu salah. Anggota DPR kerja kok. Ribut-ribut itu kerja. Sebab, kita berjuang untuk kebaikan yang kita yakini. Yang bilang makan gaji buta itu salah. Sebab, tidak ada gaji buta, karena kami semuanya bekerja. Kalau kita lihat uang, ada gambar orangÂnya dan tidak ada yang buta kan, he-he-he. ***