Yunus Husein: Yang Penting, Prasetyo Tidak Memihak Konglomerat Yang Dekat Dengan Nasdem

Bekas Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menghormati keputusan Presiden Jokowi mengangkat M Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

Presiden sudah mengambil keputusan. Mari kita hormati ke­pu­tusan itu. Pemilihan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Presi­den,” ujar Yunus Husein ke­pada Rakyat Merdeka, Sabtu (22/11).

Yunus yang namanya disebut-sebut sebagai calon Jak­­sa Agung mengaku tidak mem­persoalkan di­rinya tidak ter­pilih. Yang pen­ting, beliau mam­pu bekerja pro­fesional, tidak par­tisan dan me­mihak pada kong­lomerat yang dekat dengan Partai Nasdem,” ujarnya.

Semoga beliau mampu bertu­gas dengan adil, profesional dan bermartabat. Mampu dan berani menyelesaikan pelanggaran HAM, korupsi, serta membenahi internal kejaksaan,” harapnya.

Inilah kutipan selengkapnya:

Nama Anda sempat diga­dang-gadang sebagai calon Jak­­sa Agung. Apa Anda kecewa de­ngan keputusan Presiden itu?
Saya sama sekali tidak ke­ce­wa. Saya nggak pernah minta-minta jabatan dan melakukan upaya apa­pun. Selama ini, saya berpe­gang pada ajaran agama, kita nggak boleh meminta-min­ta ja­batan.

Selain itu, saya juga melihat tugas berat yang diemban Jaksa Agung. Kita tahu, banyak ma­sa­lah belum selesai, banyak ka­sus korupsi yang perlu di­ta­nga­ni dan internal Kejaksaan bu­tuh perbai­kan mendasar. Tu­gas­nya berat sekali.

Bagaimana nama Anda bisa masuk bursa calon Jaksa Agung?
Saya kan masuk bursa karena pemberitaan media massa. Sum­­bernya macam-macam, ada pe­ngamat, termasuk ICW (In­do­nesia Corruption Watch) yang menggadang-gadang na­ma saya. Tapi, saya nggak pernah minta-minta atau melakukan upaya apapun.

Setelah nama Anda masuk bursa, apakah Anda melaku­kan komunikasi dengan Istana?
Nggak. Saya tidak berkeri­ng­at, tidak membangun koneksi mau­pun komunikasi dengan pihak Istana.

Apa Presiden Jokowi pernah menghubungi Anda?
Tidak. Saya hanya pernah ber­te­mu satu kali dengan Presiden Jokowi. Itupun dalam kapasitas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Jokowi sama Ahok da­tang ke UKP4 (Unit Kerja Pre­si­den Bidang Pengawasan dan Pe­ngendalian Pembangunan). Se­­lebihnya, nggak ada komuni­kasi.

Meski meniti karier sebagai jaksa, HM Prasetyo terpilih sebagai Jaksa Agung saat diri­nya berstatus sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Nas­dem. Tang­gapan Anda?
Menurut saya, Jaksa Agung dari unsur politik memang ra­wan kepentingan. Posisi ter­sebut sa­ngat bahaya kalau diisi oleh orang yang tidak bisa ber­sikap objektif, profesional, dan menge­depankan keadilan. Tapi, kita tak perlu me­naruh kecu­rigaan ber­lebihan.

Sekarang, kita dukung kepu­tusan itu. Kita kasih  waktu untuk bekerja dan membuktikan ke­mampuannya. Kalau ada yang tidak baik, ya kita kritik.

Apakah Jaksa Agung perlu diberi target dan batas waktu dalam menjalankan tugasnya?
Nggak ada aturan seperti itu. Masak kerjaan Jaksa Agung sama seperti masa kerja kabinet, sela­ma 5 tahun. Kalau Presiden me­rasa kurang puas, mau ganti, ya bisa. Itu kan hak prerogatif Pre­siden.

Dari segi usia, Jaksa Agung te­lah masuk kategori senja. Apa itu akan mempengaruhi kiner­janya?
Usia berkaitan dengan kese­ha­tan, kemampuan, kemauan dan keberanian seseorang me­lak­­­sa­na­kan tugas. Biasanya, orang yang lebih muda lebih ber­energi, daya ingat, daya tang­­kap, dan kebera­niannya tinggi. Se­men­ta­ra orang tua, lebih ber­pi­kir un­tuk mati da­lam kea­daan baik.

Tapi kalau beliau masih mau berjuang, ya bagus. Kita tung­gu saja te­ro­bosan-terobosan yang akan dilakukannya. Kita beri waktu beliau untuk mem­bukti­kan ke­mampuan, in­dependensi dan profesio­nalis­menya. ***